Sumbar Siapkan Pergub Tata Niaga Gambir untuk Ciptakan Standar Harga dan Kualitas, Ini Respon Petani dan Pengusaha

LIMAPULUH KOTA (15/1/2023) - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy menilai, standarisasi kualitas dan harga gambir sudah selayaknya diatur dalam peraturan khusus.

Dengan lahirnya peraturan tersebut, ungkap Audy, gambir juga tidak lagi menjadi produk unggulan. Tapi akan diubah menjadi produk spesifik.

"Gambir adalah produk spesifik Sumatera Barat yang membutuhkan aturan yang jelas dalam perdagangannya," ungkap Audy saat berkunjung ke PT Sumatra Resources International, Senin (15/1/2024).

Perusahaan ini berada di Jorong Banjar Ranah, Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota.

Baca juga: Potensi Pertanian dan EBT Sumbar Belum Tergarap, Audy Joinaldy: Pemerintah Terkendala Hilirisasi dan Investasi

Beleid setingkat Peraturan Gubernur (Pergub) itu, nantinya akan mengatur tata niaga gambir. Pergub ini merupakan tindak lanjut dari Perda No 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan.

"Menyusun Pergub ini, kita juga butuh masukan dari pelaku usaha industri gambir," sebut Audy yang disambut Manajer PT Sumatra Resources International, Dines Sharma.

Audy menambahkan, selain sedang mempersiapkan Pergub Tata Niaga Gambir, kedatangannya ke PT Sumatra Resources International juga menindaklanjuti adanya aduan masyarakat terkait pembelian daun gambir pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut.

"Ini sekaligus upaya kita mempersiapkan aturan yang tepat, agar tercipta simbiosis mutualisme antara petani dan industri," tukasnya.

Baca juga: Pemprov Sumbar dan BPH Migas Sepakat Pertajam Pengawasan Penyaluran BBM dan Gas

Menurut Audy, ada banyak yang perlu diperhatikan dalam tata niaga gambir ini. Pertama, pasar gambir ini singel market. Hanya satu negara tujuan, yakni India.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: