Ruang Kerja Representatif Diperlukan Badan Kehormatan DPRD

PADANG (26/2/2024) -- Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbar, Muzli M Nur menegaskan, harmonisasi dan marwah lembaga harus terus diupayakan.

Caranya, dengan menjaga perilaku setiap anggota DPRD tidak menyalahi pedoman kode etik yang telah disepakati bersama.

"Keberadaan BK DPRD, sebagaimana alat kelangkapan dewan lainnya, juga harus ditunjang dengan dukungan sarana dan prasarana. Salah satunya, BK harus memiliki ruang kerja yang representatif," ungkap Muzli.

Hal itu disampaikan Muzli saat menerima kunjungan konsultasi anggota BK DPRD Limapuluh Kota yang dipimpin Marsanova Andesra di ruang kerja ketua BK DPRD Sumbar, Senin.

Baca juga: DPRD Pessel Pelajari Peraturan Tatib, Kode Etik dan Tata Beracara BK ke Dewan Provinsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ungkap Muzli, BK harus membahas banyak hal dalam mengawasi kinerja kedewanan.

Untuk itu, perlu diagendakan rapat secara berkala bagi seluruh anggota BK. Terutama, ketika akan mengambil keputusan, jika ada yang perlu ditindak.

Menurut Muzli, seluruh BK DPRD di kabupten/kota, harus memiliki ruang kerja yang representatif agar bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi strategis, dalam menegakan kode etik dewan.

Tidak hanya itu, DPRD Kabupaten/kota harus memiliki pedoman kode etik untuk dipatuhi selama menjabat sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Baca juga: Dua Pimpinan dan 9 Anggota Komisi IV DPRD Pasbar Pelajari Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Sumbar

"Kode Etik yang memuat tentang sikap dan prilaku, tata kerja, tata hubungan, kewajiban, larangan serta sanksi terhadap Anggota DPRD yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: