BK DPRD Sulawesi Tenggara Pelajari Penegakan Etika oleh BK DPRD Sumbar

PADANG (18/7/2024) - Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulawesi Tenggara, Muhammad Nur Sinapoy mengatakan, kewenangan yang dimiliki salah satu alat kelengkapan dewan yang bertugas menjaga etika para wakil rakyat itu, tidak bisa dijalankan secara sewenang-wenang.

"Terima kasih banyak pada BK DPRD Sumbar yang telah menerima kedatangan kami. Semoga, apa yang kami dapat di sini, berguna nantinya untuk diterapkan di DPRD Sulawesi Tenggara," harap Muhammad Nur Sinapoy.

Harapan itu disampaikan Muhammad Nur Sinapoy saat memimpin kunjungan kerja ke BK DPRD Sumatera Barat, Kamis. Rombongan disambut di ruang rapat BK DPRD Sumbar.

Kunjungan kerja ini dalam rangka sharing terkait tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki BK. Diharapkan, kedepan, peran BK lebih maksimal dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Baca juga: Ini Dampak Positif Kucuran Rp2,8 Miliar APBD Provinsi untuk Irigasi di Gunung Talang Solok

Dia juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk bersilaturrahmi dan berbagi ilmu yang disediakan BK DPRD Sumbar.

Dia berharap, pertemuan ini dapat menambah wawasan terkait tugas dan fungsi BK untuk diterapkan di Sulawesi Tenggara.

Sementara, Ketua BK DPRD Sumatera Barat, Muzli M Nur yang menyambut kedatangan sejawatnya itu mengatakan, hingga periode anggota DPRD Sumatera Barat 2019-2024 berakhir beberapa hari kedepan, BK DPRD Sumatra Barat lebih soft, mengingat regulasi penegakan etika masih dalam pembahasan.

"Ditargetkan, Ranperda Tata Beracara DPRD yang tengah dibahas saat ini, ditetapkan akhir Agustus 2024. Pasca ditetapkan, regulasi tata beracara DPRD itu akan diterapkan anggota DPRD periode 2024-2029 yang merupakan hasil Pemilu 2024," kata Muzli.

Baca juga: TMSBK Bukittinggi masih jadi Daya Tarik Wisatawan

Muzli juga mengucapkan terima yang atas kunjungan BK DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, terlebih kunjungan tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi DPRD. (*)

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: