Tamsil Kusut Sarang Tempua Disampaikan Civitas Akademika Unand di Manifesto Penyelamatan Bangsa
PADANG (2/2/2024) - Indonesia bukanlah kerajaan. Seorang presiden bukan pula seorang raja, yang bisa mewarisi kekuasaan pada putra mahkota.
Demikian penegasan Aliansi Civitas Akademika Universitas Andalas (Unand) yang membacakan Maklumat Manifesto Penyelamatan Bangsa di Convention Hall Universitas Andalas, Jumat siang.
Manifesto yan berisi lima butir pernyataan sikap itu, dibacakan guru besar Fakultas Pertanian Unand, Prof Rudi Febriamansyah.
Sejumlah akademisi lintas fakultas di Unand, tampak hadir di pembacaan manifesto ini. Di antaranya, Dr Charles Simabura dari Fakulas Hukum Unand, Dr Hary Efendi Iskandar (FIB), Dr Fajri Muharja (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Dr Endry Martius (Fakultas Pertanian) dan lainnya.
Baca juga: FIB Unand Tuan Rumah Seminar Nasional dan Rapat Kerja PPSI Tahun 2024
Presiden BEM KM Unand, Firdaus beserta jajaran pengurus, juga ikut berdiri bersama para dosen yang mendeklarasikan manifesto, yang kemudian diikuti dengan penandatanganan dokumen dan spanduk manifesto.
Manifesto adalah pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau suatu kelompok terhadap suatu persoalan yang tengah terjadi.
"Kita mengingatkan Presiden Joko Widodo, untuk berhenti melakukan cawe-cawe politik, berhenti melakukan intervensi politik. Kembalilah Presiden Jokowi. Kembalilah menegakan rule of law," tegas salah seorang dosen Unand, Dr Hary Efendi Iskandar pada pembacaan manifesto.
Ditegaskan Hary, manifesto civitas akademika Unand ini, merupakan respon spontan atas denyut kegelisahan yang dirasakan secara nyata oleh berbagai elemen masyarakat, dalam transisi kepemimpinan bangsa yang dilakukan melalui proses pemilihan umum (Pemilu) di tahun 2024 ini.
Baca juga: Ini 8 Desakan Masyarakat Sipil, Mahasiswa dan Dosen Sumatera Barat
"Kami betul-betul secara nyata merasakan kegelisahan. Bahwa bangsa kita sedang mengalami krisis multi konstitusional. Mohon presiden, dengarkan teriakan orang-orang kecil, dengarkan teriakan rakyat bawah," ungkap Hary.
Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:
Berita Terkait
- 31 Ormas di Sumbar Suarakan Penolakan Politik Uang, Buya Gusrizal: Haram bagi Pemberi dan Penerima
- Jalan Balingka-Padang Lua Rusak Berat Akibat Pengalihan Jalan, Sumbar Hanya Sanggup Perbaiki 1 Km Audy Cari Dana ke Pusat
- Tol Ruas Sicincin-Bukittinggi Potensi Dialihkan jadi Sicincin-Singkarak-Tanah Datar, Ini Alasannya
- Sesditjen Dukcapil Kemendagri Perintahkan Disdukcapil Layani Perekaman Data KTP El Hingga Hari H Pencoblosan Pilkada
- Sirekap Kembali Digunakan di Pemilihan Serentak 2024
