Ini 8 Desakan Masyarakat Sipil, Mahasiswa dan Dosen Sumatera Barat

Kamis, 21 Maret 2024, 13:15 WIB | News | Provinsi Sumatera Barat
Ini 8 Desakan Masyarakat Sipil, Mahasiswa dan Dosen Sumatera Barat
Mahasiswa bersama Majelis Akademika dan Aktivis Masyarakat Sipil Sumatera Barat, menggelar aksi demo di depan kantor gubernur Sumbar, Rabu sore.

PADANG (20/3/2024) - Majelis Akademika dan Aktivis Masyarakat Sipil Sumatera Barat, dalam aksi demo di depan kantor gubernur Sumbar, Rabu sore menegaskan komitmen, untuk terus berjuang demi terwujudnya negara yang berlandaskan keadilan, demokrasi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah seorang pendemo, Hary Efendi Iskandar menegaskan, aksi kali ini merupakan suara perwakilan masyarakat Sumatera Barat, sebagai upaya penyelamatan demokrasi dari aneka kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024 lalu.

"Pejabat di republik ini telah memperlihatkan praktik politik kekuasaan yang mengenyampingkan prinsip-prinsip keadaban (kewarasan, kebenaran, moral dan etika) dalam mengelola negara dan pemerintahan. Akibatnya, tatanan demokrasi dan keadilan di negeri ini terancam runtuh," tegas Hary.

Dosen Universitas Andalas Padang itu menegaskan perlunya penyelidikan yang adil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses Pemilu.

Baca juga: Krisis Air Bersih, Pangan dan Energi Mengancam Dunia, Ini Penilaian Kabais untuk Sumbar

Caranya, melalui penggunaan hak angket oleh DPR RI sebagaimana telah diwacanakan banyak politisi di senayan itu.

"Praktik-praktik politik kekuasaan yang diperankan oleh para pemegang kekuasaan tersebut di antaranya terendus melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2024," kata Hary.

"Dimana, pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat "seakan-akan" jadi seremonial belaka," tambahnya.

Begitu pula dengan penyelenggara pemilunya (KPU dan Bawaslu) seperti tidak berdaya "menjawab" kehendak publik yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang amat serius tentang kredibilitas pelaksanaan pemilu.

Baca juga: Kakanwil Kemenkum HAM Sumbar Silaturahmi dengan Gubernur dan Wagub, Ini Harapan Mahyeldi

Bahkan, kredibilitas pelaksanaan Pemilu 2024 ini telah mendapat perhatian serius pula dari dunia Internasional, dimana Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa turut mempertanyakan netralitas seorang Presiden Joko Widodo, dan legalitas pemilu di Indonesia.

Halaman:

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:

Bagikan: