Partai Golkar Bahas Isu Krusial Revisi UU Pemilu di Padang

VALORAnews - Wakil Ketua Umum Bidang Polhukam Partai Golkar, Azis Syamsuddin memastikan, partai berlambang pohon beringin ini secara internal akan terus melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu. Pendapat kader dan masyarakat akan terus dihimpun secara bergerilya dari provinsi ke provinsi lainnya.

"Per hari ini, memang disepakati penundaan pembahasan revisi UU Pemilu. Kita kan tidak tahu kedepannya. Politik itu kan sangat dinamis. Jika nanti dilanjutkan, Partai Golkar sudah memiliki sejumlah opsi yang merujuk pendapat masyarakat akar rumput," ungkap Azis saat memberikan arahan pada work shop Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dan penyerapan aspirasi revisi UU Pemilu bersama Partai Golkar se-Sumbar di Padang, Jumat (5/2/2021).

Dikatakan Azis, isu krusial dalam pembahasan revisi UU Pemilu yakni soal keserentakan pemilu, sistem pemilu, distrik magnitude, ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden dan kepala daerah, ambang batas DPR/DPRD dan metode konversi suara.

"Pemilihan serentak 2020, saya kira, hampir seluruh partai merasa dirugikan, dengan adanya kewajiban mundur jika anggota legislatif ikut kontestasi pemilihan kepala daerah. Anggota dewan yang potensial juga mikir-mikir untuk ikut. Jika tak perlu mundur, calon kepala daerah yang maju semakin banyak alternatifnya," ungkap Azis.

Baca juga: Pilkada Pasbar 2024, Daliyus K Daftar ke Partai Gerindra untuk Posisi Bupati dan Wakil Bupati

Azis berpesan, Partai Golkar Sumbar mempersiapkan diri sebaik mungkin dari sekarang untuk menyongsong pemilu dan pilkada dengan mempersiapkan saksi hingga ke TPS. Target yang telah dicanangkan, harus bisa dipenuhi.

"Pada November nanti ketemu dengan saya lagi, jika saksi hingga TPS ini tak selesai," ungkapnya.

Azis Syamsudin yang juga Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan, tujuan sosialisasi ini agar seluruh pengurus Partai Golkar Sumbar paham dan mengimplementasikan UU Cipta Kerja di daerahnya masing-masing sekaligus memahami arah dan tujuan RUU Pemilu yang kini tengah digodok oleh pemerintah dan DPR RI.

"Dalam waktu dekat, Partai Golkar akan melaksanakan Rakernas dan Rapimnas. Salah satu poin yang akan dibahas adalah RUU Pemilu. Untuk itu, kami hadir selain menampung aspirasi masyarakat, juga menjemput aspirasi kader Golkar di daerah tentang RUU Pemilu," jelasnya.

Baca juga: Oknum Kader Golkar Bukittinggi Gelar Mosi Tak Percaya, Hidayat: Itu Politicking dan Langgar Juknis Juklak Partai

Azis mengungkapkan, Partai Golkar selalu mengedepankan dan mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat, sebab aspirasi rakyat adalah aspirasi Golkar. Untuk itu, pihaknya menggelar sosialisasi agar mengetahui kebutuhan rakyat sebelum memutuskan arah kebijakan.

Penulis:
Editor:
Sumber: