Permasalahan Mentawai Segudang, Wagub: Usulan Pemkab Tak Ada, Bagaimana Membantu

VALORAnews - Di mata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Kabupaten Kepulauan Mentawai sebuah anomali yang perlu segera dicarikan jalan keluarnya. Secara statistik, income per kapita masyarakatnya mencapai angka Rp35 juta. Sementara, pengeluaran per kapita hanya Rp5 juta.

"Faktanya yang kita lihat, masyarakat mentawai masih hidup dalam kemiskinan. Kemana perginya uang itu. Kita akan panggil bupati beserta SKPD terkait, guna mencari jalan keluar atas anomali ini," ungkap Nasrul Abit pada semiloka tentang Pengelolaan Berkelanjutan Ekosistem Kepulauan Mnetawai, Senin (23/5/2016) di Padang.

Selain itu, terang Nasrul Abit, angka pengangguran di Mentawai juga rendah yakni 1,26 persen. Cuma, pekerjaan sebagian besar masyarakat adalah petani kecil, yang hanya cukup buat makan sehari-hari. "Ini jauh dari sejahtera, karena yang namanya sejahtera adalah cukup sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan," tambah dia.

Selain itu, tingkat putus sekolah di Mentawai juga sangat tinggi. "Saya akan panggil bupati dan SKPD untuk memaparkan permasalahan dan menyampaikan program untuk mengatasinya. Bagaimana Pemprov membantu, kalau pemkab Mentawai tidak menyampaikannya," ujar mantan bupati Pessel dua periode ini.

Baca juga: Dirut Injourney Serahkan TJSL untuk Mentawai, Ini Rencana Jangka Panjangnya

"Tahun 2016 ini adalah tahun menyusun program dan tahun 2017 pelaksanaannya. Tapi, sampai saat ini saya belum menerima program apapun dari Mentawai," tambah Nasrul.

Nasrul meminta Pemkab Mentawai, segera memaparkan kondisi terakhir Mentawai sehingga pemprov bisa segera mencarikan penyelesaiannya. "Misalnya di bidang pendidikan, kurangnya bangunan sekolah kita bisa anggarkan di provinsi. Kalau tidak ada di pemprov, kita bisa ajukan ke pusat anggarannya," tukasnya.

"Kita juga akan segera merealisasikan Trans Mentawai, guna memperlancar transportasi di sana."

Menyinggung penolakan Pemkab dan mahasiswa Mentawai terhadap SK Menteri Kehutanan, yang memberi izin pengelolaan hutan ke pihak swasta, Narul meminta pemkab, memelajari dulu dampak keseluruhannya.

Baca juga: Kafilah Da'wah Ramadhan 1445 H, Dewan Da'wah Kirim 14 Dai Muda ke Mentawai dan Pessel

"Jangan langsung ditolak, tapi pelajari dulu dampak nya dari berbagai aspek. Apakah menguntungkan atau tidak terhadap masyarakat. Karena, kalau langsung ditolak, tentu berdampak kurang bagus terhadap investasi di Mentawai. Investor tentu akan takut berinventasi di Mentawai nantinya," terang Nasrul.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: