Wabup Solsel Raker dengan Komite IV DPD RI, Ini yang Disampaikan

VALORAnews - Wakil Bupati Solsel, Abdul Rahman mengatakan, 70 persen dari daerah yang dipimpinnya itu, merupakan kawasan hutan. Hanya 30 persen saja kawasan APL. Dari 70 persen itu, didalamnya terdapat Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang sebagian besar berada di Solok Selatan.

"Jika bicara dana perimbangan, Solok Selatan punya potensi cukup besar. Namun, dana perimbangan untuk potensi kehutanan masih belum berada di angka yang pas," ungkap Abdul Rahman pada rapat kerja (Raker) dengan Komite IV DPD RI di kantor gubernur Sumatera Barat, Jumat (6/9/2019).

Dengan kondisi tersebut, katanya, masyarakat sangat terbatas lahannya untuk bertani dan bercocok tanam. Oleh sebab itu, tugas pemerintah dalam rangka melakukan pembangunan belum maskimal, apalagi daerah pemekaran dan daerah baru perlu percepatan dalam pembangunan infrastruktur dasar dijalan jembatan irigasi termasuk sarana telekomunikasi air bersih.

Dia menambahkan, kalau mengandalkan PAD, memang potensi langsung ke menjadi PAD sangat sedikit.

Baca juga: Muslim M Yatim Sampaikan Salam Maaf dan Terima Kasih untuk Relawan dan Masyarakat Sumbar

"Kami punya perkebunan yang sudah pasti bukan ke PAD kami, kehutanan, pertambangan juga tidak, sektor tambang kami punya geotermal dan hidro power, namun belum banyak mendongkrak PAD kami, oleh sebab itu ini perlu jadi pertimbangan dalam hal memberikan pertimbangan APBN untuk membantu daerah yang keluar dari status daerah tertinggal," terangnya.

"Kami masih sangat butuh anggaran besar untuk melakukan percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Dia juga menyinggung tentang honorer K2. Di Solok Selatan masih ada sekitar 600 orang tenaga K2. Karena masih ada peluang, dia berharap, tiap tahun ada penerimaan pegawai P3K dari honorer K2 khususnya dari tenaga teknis.

"Karena masih ada peluang, tentu mereka sangat berharap untuk diangkat menjadi pegawai setidaknya berstatus P3K," ungkap Abdul Rahman.

Baca juga: Emma Yohanna Gelar Tradisi Maapam Bersama Masyarakat Pasbar

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit menyebutkan, rata-rata kabupaten/kota di Sumatra Barat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 10 persen dari APBD, sehingga 90 persen dana bergantung pada pemerintah pusat.

Penulis:
Editor:
Sumber: