KPU Sumbar Serahkan Surat Pemberitahuan Caleg Terpilih: Indeks Demokrasi Sumbar Kategori Sedang, Gebril: Kinerja DPRD Ikut Berperan

VALORAnews - Partisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Sumbar, melebihi target nasional sebesar 77,5 persen. Selain itu, partisipasi ini juga jauh meningkat dibandingkan pemilu 2014 maupun pemilihan kepala daerah serentak 2015.

"Asumi sementara kita, partai politik berikut calon anggota legislatifnya (Caleg) dipercaya masyarakat selain faktor pemilihan serentak antara presiden dan legislatif serta kepercayaan pada penyelenggara pemilu. Namun, asumsi ini masih harus diteliti lebih lanjut secara akademik," ungkap Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumbar, Gebril Daulai, Kamis (15/8/2019).

Pernyataan itu disampaikan Gebril di sesi pembukaan kegiatan Penyerahan Surat Pemberitahuan Calon Terpilih 65 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat hasil Pemilu 2019. Kegiatan yang diselingi diskusi itu, menghadirkan Arkadius (Wakil Ketua DPRD Sumbar), Vifner (Bawaslu Sumbar), HM Mufti Syarfie (Ketua Presidium JaDI Sumbar) serta komisioner KPU Sumbar, Izwaryani dan Yanuk Sri Mulyani.

Catatan KPU Sumbar, angka partisipasi pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden Pemilu 2019 ini sebesar 78,98 persen, pemilihan DPD (78,82 persen), DPR RI Sumbar I (79,54 persen) dan DPR RI Sumbar II (77,81 persen) serta DPRD provinsi Sumbar (78,75 persen).

Baca juga: Caleg Terpilih PAN dari Dapil Sumbar 6 Digugat ke Mahkamah Partai, Ini Sebabnya

Pada Pemilu 2014, partisipasi pemilih berada di angka 71 persen. Sedangkan di pemilihan kepala daerah serentak 2015 yang digelar serentak antara pemilihan gubernur dengan 13 bupati/walikota di Sumbar, partisipasi pemilih berada di kisaran angka 58,56 persen.

Walaupun angka partisipasi meningkat, Gebril mengingatkan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumbar masih berada di kategori sedang (survei BPS 2018-red). Penyebab rendahnya IDI Sumbar ini, ungkap Gebril, di antaranya terkait dengan kinerja DPRD.

"Perda inisiatif DPRD masih kecil dan tak signifikannya rekomendasi DPRD terkait LKPj pemerintah daerah, jadi penyumbang tak bergeraknya IDI Sumbar selain sejumlah faktor lainnya. Semoga ini jadi catatan kita bersama, agar IDI kita lebih baik lagi," harap Gebril.

Keterbukaan Informasi

Baca juga: Ini Tanggal Pelantikan Caleg DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Hasil Pemilu 2024 di Sumatera Barat

Selain itu, Gabril yang mewakili ketua KPU Sumbar mengatakan, KPU Sumbar akan terus meningkatkan pelayanan dan transparansi sesuai standardisasi keterbukaan informasi publik.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: