Mobnas Boleh Dibawa Mudik, Integritas: Kebijakan yang Merugikan Keuangan Daerah

Hal tersebut, jelas merugikan keuangan negara dan secara hukum dapat digolongkan kepada tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan sarana dan prasarana negara, Lembaga Antikorupsi Integritas mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat segera mengeluarkan surat edaran/instruksi untuk tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik/kepentingan pribadi, serta mengambil tindakan untuk "mengandangkan" mobil dinas pada saat mudik agar tidak digunakan untuk kepentingan mudik/ kepentingan pribadi.

Selain itu, Integritas meminta agar aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan mobil dinas untuk mudik/kepentingan pribadi. (vri)

Baca juga: Nopol Mobnas di Sumbar belum Sesuai Aturan

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: