Sumbar Diancam Deflasi, Albert: Visi Ekonomi Calon Kepala Daerah Tak Jelas, Kemampuan Keuangan Rendah Pula

Selain itu, terangnya, persoalan klasik investasi di Sumbar yakni status tanah ulayat yang tidak bisa diperjualbelikan.

Walau jadi momok investor yang akan berinvestasi di Sumbar, urai Albert, status tanah ulayat yang tidak bisa diperjualbelikan ini, sebenarnya adalah sebuah kekuatan.

"Saat ini, aturan sudah membolehkan, sebuah tanah ulayat bisa dibuatkan sertifikatnya. Regulasi juga mengatur, tanah ulayat bisa dijadikan penyertaan modal masyarakat berupa saham, dari sebuah kegiatan investasi," terang Albert.

Baca juga: Prevalensi Stunting Meningkat di 7 Daerah, Fasilitas Posyandu Minimalis, Albert: Negara Harus Hadir

"Namun, konsep yang masih belum jelas itu adalah, antara ninik mamak dengan anggota kaumnya, ketika tanah ulayat dihitung sebagai penyertaan modal dari sebuah investasi," ungkap Albert.

BPS dalam rilisnya mengungkapkan, Indonesia telah mengalami deflasi dalam lima bulan beruntun sejak Mei 2024.

Deflasi, pertama kali terjadi pada Mei 2024 sebesar 0,03 persen (month to month/mtm). Lalu, semakin dalam di Juni 2024 menyentuh 0,08 persen. Untuk Juli 2024, angkanya makin memburuk, menembus 0,18 persen.

BPS kemudian mencatat deflasi mulai membaik pada Agustus 2024, yakni kembali ke level 0,03 persen secara bulanan.

Namun, bulan September 2024, deflasi tercatat 0,12 persen secara bulanan pada September 2024.

Bahkan, deflasi September 2024 menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dijelaskan Albert, indikator paling jelas dari deflasi ini adalah terjadinya penurunan daya beli masyarakat.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: