Minyak Goreng Subsidi Dilepas ke Mekanisme DMO, Nevi: Pemerintah Ulangi Kesalahan yang Sama

Legislator asal Sumatera Barat ini mengingatkan pemerintah, saat ini masyarakat baru saja merasakan dampak pandemi, sehingga mereka tentu akan lebih menahan keinginan belanja. Tapi ia yakin, masyarakat akan mampu bertahan melewati krisis ini dan untuk dirinya akan terus berupaya melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat.

"Saya menyarankan, agar pemerintah membenahi distribusi minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Kemudian mesti menyepakati model bisnis dan mekanisme distribusi minyak goreng dengan produsen besar dalam konteks tanggung jawab sosial (social responsibility) untuk sama-sama menjamin ketersediaan minyak goreng untuk kedua kelompok tersebut dengan harga terjangkau," terangnya.

"Berikutnya, mendorong BUMN Pangan baik Bulog maupun ID Food, untuk memperbesar perannya baik dalam mekanisme distribusi dan pengendalian pasokan. Hal itu penting untuk menjadikan BUMN sebagai kekuatan penyeimbang sekaligus representasi negara dalam memenuhi hajat hidup masyarakat," kata Nevi memberi masukan.

Baca juga: Kapolda Sumbar Perintahkan Bintara Pembawa 141 Paket Ganja Ditindak Tegas

Anggota Komisi VI DPR ini berpendapat, peraturan-peraturan terkait minyak goreng ini masih belum dapat mengontrol penetapan HET migor. Ia memberi fakta, bahwa harga minyak goreng curah tiap harinya fluktuatif cenderung naik dengan rerata nasional Rp18.100 per kg.

Harapannya, menurut Nevi, yakni segala upaya dan terobosan pemerintah dalam menstabilkan harga dan kuota minyak goreng curah bisa terlaksana dan tidak menyusahkan masyarakat.

"Yang jelas, sampai hari ini harga minyak goreng curah masih di atas HET yang ditentukan pemerintah. Jadi kita akan terus mengawasi dan evaluasi pemerintah dalam menyelesaikan urusan minyak goreng ini," katanya.

Berkaitan dengan program Simirah (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah), Nevi meminta pemerintah mesti membangun sistem yang terintegrasi sempurna. Keadaan masih adanya penjual dan pembeli yang gaptek pasti akan kita temukan dalam dunia pasar Indonesia, khususnya pasar tradisional. Ini tentu akan menjadi masalah kalau tidak ada tindakan preventif oleh pemerintah.

"Seharusnya pemerintah sudah memikirkan hal ini berikut dengan solusinya. Melihat profil masyarakat kita yang akan belanja minyak goreng curah ini rendah literasi digital, saya akan terus mendorong pemerintah untuk memasifkan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, utamanya konsumen minyak goreng curah," ungkap Nevi.

"Termasuk masyarakat di pelosok nusantara. Intinya harus merata dan berkeadilan," tegasnya.

Untuk para produsen sawit terutama petani rakyat, Nevi berpendapat, adanya sebuah ironi yang melanda para pelaku usaha rakyat ini.

Penulis:
Editor:
Sumber: