Minyak Goreng Subsidi Dilepas ke Mekanisme DMO, Nevi: Pemerintah Ulangi Kesalahan yang Sama
PADANG (20/6/2022) - Anggota DPR RI Asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, pada kesempatan dialog dengan salah satu stasiun televisi lokal Sumatera Barat, menyampaikan polemik yang terjadi pada pencabutan subsidi minyak goreng.
Polemik ini semakin meningkat ketika minyak goreng curah dicabut setelah sebelumnya minyak goreng kemasan premium sesuai mekanisme pasar. Nevi mengaku, sangat menyayangkan ketika subsidi minyak goreng curah dihilangkan.
"Kebijakan pemerintah mencabut subsidi minyak goreng curah, mengakibatkan masyarakat menengah bawah dan pelaku usaha kecil bergejolak, karena mereka masih sangat membutuhkan subsidi minyak goreng," ungkap Nevi dalam dialog tersebut.
Nevi sangat menyadari, tidak mungkin seluruh konsumen curah di-cover oleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) migor, oleh karena itu ketepatan penyampaian subsidi inilah yang menjadi tantangan berat.
"Melepas migor subsidi ke mekanisme DMO (domestic market obligation), hanya akan mengulangi kesalahan yang sama, dimana harga akan semakin mahal," nilai dia.
Politisi PKS ini menegaskan, pencabutan subsidi pada saat ini tidak tepat, mengingat harga minyak goreng curah yang masih tetap mahal.
Ia juga menekankan, pada pemberian BLT minyak goreng kepada masyarakat yang membutuhkan belum tentu meng-cover semua masyarakat miskin. Karena, data yang dimiliki pemerintah juga perlu divalidasi ulang.
"Saya melihat, pencabutan subsidi minyak goreng ini bukan rakyat kecil yang diuntungkan. Apalagi sampai sekarang harga minyak goreng curah masih mahal di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Kalau dari sudut pengusaha, mereka pasti diuntungkan dan tidak akan rugi," terangnya.
Baca juga: Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Tewas Ditembak Kabag Ops Usai Tangkap Pelaku Tambang Ilegal
"UMKM kita yang menggunakan minyak goreng, tentu akan berdampak secara langsung , terutama terhadap operasional mereka. Biaya produksi yang dihasilkan akan menjadi lebih mahal, dan tentu secara tidak langsung akan berdampak pada menurunnya omset penjualan UMKM," tambah Nevi.
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Potensi Pertanian dan EBT Sumbar Belum Tergarap, Audy Joinaldy: Pemerintah Terkendala Hilirisasi dan Investasi
- Polda Sumbar Tanam Jagung Manis untuk Sukseskan Asta Cita Presiden Prabowo, Ini Harapan Muhidi
- Pemprov Sumbar dan BPH Migas Sepakat Pertajam Pengawasan Penyaluran BBM dan Gas
- Nilai Proyek Fly Over Sitinjau Lauik Tembus Rp2,7 Triliun, Audy: Melalui Skema KPBU Bank Nagari Sanggupi Rp500 Miliar
- Dharmasraya Alami Deflasi Periode Oktober 2024