BI Sumbar Kupas Masalah Pertanian guna Mendukung Ketahanan Pangan

VALORAnews - Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, Dialog Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Periode Februari 2017, bertujuan untuk menyiapkan strategi dan aksi nyata mendorong percepatan penanggulangan permasalahan pertanian.

"Diharapkan pula ada inisiatif dari jajaran Pemda dan asosiasi, untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian," ungkap Irwan dalam dialog bertemakan "Sinergi Penanganan Permasalahan Pertanian dengan Pengendalian Inflasi" yang diadakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Kamis (6/4/2017).

Selain gubernur Sumatera Barat, pimpinan dan perwakilan institusi yang memiliki kepentingan di bidang pertanian dan pengendalian harga komoditas bahan pangan, juga hadir dalam diseminasi ini. Juga menghadirkan narasumber dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia dan staf ahli gubernur Jawa Tengah.

Berikut kesimpulan yang disarikan dalam dialog itu,

Baca juga: Bapemperda DPRD Sumbar Konsultasikan Prolegda Tahun 2025 ke Kemendagri, Ini Hasilnya

Peran lapangan usaha pertanian sampai saat ini masih memegang peranan penting di dalam struktur ekonomi nasional yaitu menduduki peringkat ketiga setelah lapangan usaha industri manufaktur dan perdagangan dengan pangsa sebesar 12,8%. Namun demikian, perkembangan kinerja lapangan usaha pertanian belakangan ini kurang menggembirakan.

Sejak tahun 2010, pangsa lapangan usaha pertanian tersebut terus mengalami penurunan yang ketika itu mencapai 13,9% menjadi 12,8% pada tahun 2016. Demikian halnya dengan Sumatera Barat. Lapangan usaha pertanian yang merupakan kontributor terbesar ekonomi Sumatera Barat, juga mengalami penurunan pangsa dari 26,0% pada tahun 2010 menjadi 23,1% pada 2016. Kondisi ini berdampak kurang positif bagi upaya untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan serta dalam memelihara stabilitas harga bahan pangan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kinerja lapangan usaha pertanian yaitu pertama, maraknya konversi lahan produktif pertanian untuk kegiatan selain pertanian. Kedua, kualitas infrastruktur pertanian, khususnya saluran irigasi sekunder dan tersier, yang belum mendukung. Ketiga, akses keuangan bagi para petani yang masih sulit diperoleh. Keempat, tata niaga dan struktur pasar komoditas pertanian yang masih memunculkan disinsentif bagi petani untuk berproduksi.

Panjangnya mata rantai tata niaga komoditas pertanian menyebabkan disparitas harga yang lebar antara harga di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen. Kondisi ini juga terjadi di Sumatera Barat yang tercermin dari kesejahteraan petani yang cenderung turun sebagaimana ditunjukkan oleh rata-rata angka Nilai Tukar Petani (NTP) yang turun dari 106,25 pada tahun 2011 menjadi 97,67 pada tahun 2016.

Baca juga: Perwira Polisi Ditembak di Solok Selatan, Ini Analisis PBHI Sumbar

Dialog yang sekaligus merupakan diseminasi Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Barat periode Februari 2017 ini, membahas upaya mengatasi permasalahan di bidang pertanian dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan serta memelihara kestabilan harga bahan pangan. Caranya, yakni melakukan upaya koordinatif mulai dari aspek hulu hingga hilir oleh para pemangku kepentingan yang terkait.

Penulis:
Editor:
Sumber: