Dua Progul jadi Agenda Prioritas Pengawasan BPKP, Ini Kata Wagub Sumbar

PADANG (4/2/2023) - Pengelolaan sampah berkelanjutan dan alokasi 10% APBD Sumbar untuk sektor pertanian, akan jadi agenda prioritas pengawasan daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar di tahun 2023. Keduanya merupakan program unggulan Mahyeldi-Audy Joinaldy sebagai kepala daerah Sumatera Barat.

"Dalam hal ini, BPKP bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagai early warning system atas berjalannya program pemerintahan," ungkap Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Dessy Adin, di Padang, Jumat.

Hal itu dikatakan Dessy pada sharing sessiontalkshow Palanta Ilmu bersama Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy di Library Cafe, Kantor Wilayah BPKP Sumbar di Jl Bypass Air Pacah, Padang.

Dessy berharap, sharing session antara BPKP dan Pemprov Sumbar ini, dapat terus memberikan insight dan foresight bagi kedua belah pihak, khususnya dalam menjalankan maupun pengawasan terhadap program-program pembangunan.

Baca juga: Agam Gelar Bimtek Penyusunan Masterplan Smart City dan Quick Win Progul, Ini Arahan Bupati

Diketahui, beberapa tahun terakhir merupakan tahun berat. Karena, segala daya yang dimiliki pemerintah, dioptimalkan untuk penanganan Covid dan pemulihan ekonomi. Belum lagi tahun 2023 ini, pemerintah juga harus bersiap menghadapi adanya kemungkinan krisis pangan, energi dan keuangan global.

Kondisi ini tentu menuntut adanya prioritas pemerintah maupun kepala daerah dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi, untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

Karenanya, BPKP memilih dua program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai agenda prioritas pengawasan karena dampaknya akan signifikan jika berhasil. Kedua program unggulan tersebut yaitu optimalisasi pengelolaan sampah berkelanjutan, dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terintegrasi.

Kemudian, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan melalui alokasi 10 persen anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian, salah satunya kehutanan sosial.

Mengangkat tema makalah 'Pacu produktivitas Gagas Ekonomi Berkelanjutan," Audy menjelaskan, landasan dipilihnya pengelolaan sampah berkelanjutan menjadi sektor unggulan dalam RPJMD Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah tingginya peningkatan limbah B3 pada masa pandemi Covid-19, khususnya dari sektor medis.

Kemudian, faktor terbatasnya fasilitas pengolahan limbah B3 di Indonesia serta peluang ekonomi bagi daerah yang dapat dimanfaatkan dari pengolahan limbah tersebut.

Penulis:
Editor:
Sumber: