Dua Progul jadi Agenda Prioritas Pengawasan BPKP, Ini Kata Wagub Sumbar

Kemudian, faktor terbatasnya fasilitas pengolahan limbah B3 di Indonesia serta peluang ekonomi bagi daerah yang dapat dimanfaatkan dari pengolahan limbah tersebut.

Sementara, program peningkatan pendapatan petani didasari atas dominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertanian yang mencapai 25 persen, serta luasnya areal kawasan hutan di Sumbar, yaitu mencapai 55 persen dari total luas wilayah 43.013 km persegi.

"Sebesar 55 persen wilayah Sumatera Barat adalah hutan. Dari 55 persen itu, 35 persennya adalah Hutan Lindung. Kemudian, 1000 lebih nagari-nagari di Sumar berada di wilayah perhutanan ini," ujar Audy menjelaskan latar belakang program prioritas ini dipilih.

"Balik lagi ke teori ekonomi dasar, untuk mengungkit ekonomi yang paling mudah ya dari sektor utamanya dulu yaitu pertanian. Karena sarana sudah ada. Dan betul, sektor pertanian tetap tumbuh meski selama pandemi Covid," sambung Audy.

Memasuki tahun ke tiga RPJMD 2021-2026 tersebut, kedua Progul ini mulai menunjukkan progres yang cukup signifikan. Di antaranya yaitu, fasilitas pengolahan limbah B3 yang dibangun di Padang, dalam satu tahun telah mengolah 200 ton limbah B3 dari 150 fasilitas kesehatan yang ada di Sumatera Barat.

"Harapannya, kita juga bisa menangkap juga limbah dari provinsi lain seperti Riau dan Jambi, sehingga dari sampah ini efek ekonominya semakin besar untuk Sumatera Barat," terangnya.

Sedangkan pada sektor perhutanan sosial, Audy mengatakan, sampai dengan akhir 2022 lalu mencatat peningkatan pendapatan petani hampir 11 persen, ditambah hilirisasi produk perhutanan sosial yang sudah berkualitas ekspor, seperti kopi Solok Radjo.

"Tetapi ini harus terus dievaluasi, di-push dan di-develop. Ketika diberikan umpan, kelompok tani dan hutan itu harus bisa men-drive hasil ekonomi."

"Jadi, nanti yang dibantu kelompok yang lain lagi, kelompok yang sudah pernah mendapat bantuan dan berhasil, kita arahkan untuk membantu kelompok yang lain," lanjut Audy.

Berkaitan dengan hal ini pula, terang dia, BPKP punya peran amat besar. Terutama untuk mengawasi dan mengingatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan. (kyo)

Penulis:
Editor:
Sumber: