Kinerja Kemenparekraf Lampaui Target, Ini Catatan Perbaikan dari Komisi X DPR

Hetifah juga soroti implementasi Program Desa Wisata yang dinilai belum optimal. "Program Desa Wisata sangat baik untuk memajukan usaha wisata lokal, namun pada implementasinya belum optimal," ungkap dia.

Contohnya, kata dia, kurangnya perhatian Dispar dalam program pengembangan dan pendampingan, serta persoalan dana yang masih masuk Dana Desa dan bukan APBN/dana Dispar. "Juga terjadi kebingungan akibat nomenklatur yang tumpang tindih, seperti kata 'Desa' yang masuk ranah Kemendes dan 'Wisata' yang masuk ranah Kemenpar," lanjut Hetifah.

Hetifah juga sampaikan dua regulasi yang jadi perhatian masyarakat. "UU KUHP dengan pasal zina yang dikhawatirkan akan diimplementasikan secara ugal-ugalan dan merugikan wisatawan mancanegara."

Baca juga: Gedung Halal Tourism Hub Buya Hamka 50 Persen Rampung, Pengelolaan melalui Skema Wakaf

"Selain itu, ada rencana merevisi UU 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sehingga berbagai hal di tahun 2022 dan masukan dari semua stakeholders harus jadi masukan perbaikan UU tersebut," kata Hetifah.

Terakhir, Hetifah menekankan pentingnya membangun komunikasi publik hingga ke tingkat terkecil. "Berbagai persoalan di atas sebenarnya dapat dihindari jika informasi yang sampai ke masyarakat lebih utuh."

"Karenanya, saya mendorong upaya komunikasi publik yang lebih menyeluruh ke segala pihak dan tingkat, mulai dari kementerian dan lembaga hingga pelaku parekraf. Agar satu pemahaman dan dapat bergerak bersama lebih cepat," tukas Hetifah. (kyo)

Penulis:
Editor:
Sumber: