Kinerja Kemenparekraf Lampaui Target, Ini Catatan Perbaikan dari Komisi X DPR

JAKARTA (29/12/2022) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian berikan apresiasinya atas berbagai capaian sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Indonesia.

Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno telah menyampaikan peningkatan atas nilai devisa pariwisata, kontribusi PDB pariwisata, ekspor Ekraf, jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara, nilai tambah ekonomi kreatif dan jumlah kerja tenaga Parekraf.

Kemenparekraf memaparkan berbagai capaian sektornya yang berhasil melampaui target 2022 dan menargetkan target berkali lipat di tahun 2023.

Menurut data BPS yang terbit pada Oktober 2022, kunjungan Wisman sudah mencapai 3.92 juta dan pergerakan Wisnus mencapai 633 juta. Sedangkan di sisi ekonomi kreatif, ekspornya sudah mencapai US$ 24,79 miliar atau meningkat 3,8%, dan dengan nilai tambah sebesar Rp1,236 triliun.

Baca juga: Sandiaga Uno Buka Sumarak Ramadhan, Mahyeldi: Pemprov Komit Perkuat Industri Pariwisata Halal

"Selain berbagai capaian yang disampaikan Menparekraf tadi, Indonesia juga telah meraih berbagai prestasi di level internasional. Di antaranya Bali sebagai The Greatest Place 2022 oleh Majalah TIME, The World's Happiest Holiday Destinations 2022 oleh Club Med Prancis," ungkap Hetifah dalam pernyataan tertulis yang diterima, Rabu (28/12/2022).

Dikatakan, peringkat Indonesia dalam Global Tourism Index juga meningkat. Indonesia juga ditetapkan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia tahun 2022 berdasarkan standar Global Muslim Travel Index (GMTI), 'Lonely Planet' memasukkan Raja Ampat kedalam daftar 'Best Travel Destinations' untuk tahun 2023 dan masih banyak capaian lainnya.

Namun, Hetifah memberikan beberapa catatan evaluasi yang perlu diperhatikan sektor Parekraf Indonesia, di antaranya kasus polemik tiket dan izin masuk Komodo dan Candi Borobudur.

"Pertama, ketidakpastian harga tiket mempengaruhi minat para wisatawawan asing bahkan banyak yang jadi membatalkan perjalanannya ke wilayah Labuan Bajo dan Candi Borobudur. Hal ini dianggap merugikan pelaku usaha lokal," ungkap dia.

Baca juga: Gedung Halal Tourism Hub Buya Hamka 50 Persen Rampung, Pengelolaan melalui Skema Wakaf

"Namun, di sisi lain, pemerintah menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk konservasi cagar budaya dan alam," ucap Hetifah yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Kerja Pemulihan Pariwisata DPR RI.

Penulis:
Editor:
Sumber: