Fraksi PKS Ajukan Hak Angket Migor, Nevi: Disparitas Harga Maksimal Rp5 Ribu

Legislator asal Sumatera Barat II ini sesuai dengan kesimpulan rapat kerja dengan Kementerian perdagangan, agar pemerintah melalui kementerian Perdagangan, segera melakukan tindakan yang antisipatif terkait perkembangan stabilisasi harga dan pasokan Barang Kebutuhan Pokok menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2022 serta melaporkan secara berkala kepada Komisi VI DPR RI.

"Saya meminta dengan tegas, penerapan SE No 09 Tauun 2022 tentang Relaksasi Penurunan Harga Migor Sawit Kemasan dapat ditinjau ulang berkaitan dengan pelepasan harga pasar," tegasnya.

"Sedangkan penerapan harga subsidi ada minyak curah 14 ribu per liter, saya minta kejelasan dan kepastian, mekanisme pembelian apakah dapat dipastikan pada pembeli yang tepat dan persoalan stok jangan sampai ada kekacauan seperti pada saat lalu terjadi antrian panjang," tegas Nevi.

Baca juga: Nevi Zuairina Minta Regulasi Perkoperasian Mampu Mengurai Persoalan

Politisi PKS ini sangat sepakat dengan rekomendasi pelaku usaha yang melakukan penyimpangan dan tidak mendukung program pemerintah, izin usahanya dicabut.

Manakala pengusaha tersebut juga mengelola kebun sawit di tanah negara, agar izin Hak Guna Usaha (HGU) akan dicabut. Karena selama ini pemerintah telah memberikan kemudahan kepada para pengusaha sawit, akan tetapi ketika mereka diharapkan untuk berkontribusi kepada negara tidak mau menjalankannya.

"Ketegasan pemerintah ini akan mengembalikan kewibawaan pemerintah sebagai entitas tertinggi kekuasaan negara."

"Saya harap, audit produksi dari hulu sampai hilir untuk mencari Harga Pokok Produksi (HPP) Minyak Goreng sesuai dengan angka keekonomian, dapat segera dilakukan."

"Sehingga kontrol Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) minyak goreng untuk kepentingan masyarakat, dapat segera direalisasikan kembali," tutup Nevi Zuairina. (vry)

Penulis:
Editor:
Sumber: