Kata Ferizal, Pembangunan Butuh Partisipasi Masyarakat

VALORAnews - Upaya percepatan pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Limapuluh Kota bersama pemerintah kecamatan dan nagari sesuai perencanaan, aturan dan anggaran yang sudah ditetapkan tidak akan berjalan maksimal, tanpa adanya dukungan serta partisipasi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan pada jamaah masjid Raya Nagari Baruahgunuang, Kecamatan Bukik Barisan, Senin (29/5/2017) malam. Menurutnya, selain perencanaan yang matang, pembangunan atas dasar partisipasi masyarakat sangat perlu guna menciptakan azaz keterbukaan yang berkesinambungan.

"Seperti halnya pemerintah nagari, dalam melakukan program kegiatan penggunaan dana Desa, yang dilaksanakan sesuai UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, ini diatur agar melibatkan peran masyarakat," kata Ferizal, dalam pemaparannya.

Selain memberikan tausiah Ramadhan, Ferizal yang malam itu datang bersama rombongan tim II SR Pemkab Limapuluh Kota, juga sempat melakukan dialog dan tanya jawab dengan jamaah masjid. Para tokoh masyarakat termasuk aparatur nagari setempat, diberi kesempatan untuk bertanya seputar program kegiatan dan kebijakan Pemkab ke depan.

Baca juga: Ranperda RPJPD 2025-2045 masih di Kemenkuham, DPRD Limapuluh Kota Konsultasi ke DPRD Sumbar

Wali Nagari Baruahgunuang, Ciswarman bertanya terkait pembangunan infrastuktur, karena belum dilaksanakannya pembangunan akses jalan ke nagari penghasil teh dan tembakau tersebut.

"Sejak tiga bulan belakangan ini, terjadinya bencana alam banjir dan longsor di Limapuluh Kota, akses jalan kami satu-satunya ke nagari kami tepatnya di jalan Aie Masin di Sungai Naniang, makin rusak parah, nyaris tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Bagaimana solusinya," tanya Ciswarman.

Medengar pertanyaan wali nagari, Ferizal menyebut, jika upaya perbaikan akses jalan utama di Kecamatan Bukik Barisan, khususnya ke Baruahgunuang sudah mejadi prioritas pembangunan pemkab 2017 ini. Bahkan, untuk pembangunan akses jalan baru, katanya, pemkab sebelumnya sudah menganggarkan di APBD.

"Untuk jalan Aie Masin, itu sudah dianggarkan, dan kini tengah dalam tahap proses lelang (tender). Anggarannya, itu Rp6,5 miliar. Terjadinya keterlambatan, karena pemerintah daerah mengurus proses ganti rugi lahan masyarakat, yang terpakai buat pembangunan jalan," jawabnya.

Baca juga: Gubernur Sumbar Minta Wali Nagari Gunung Malintang Buat Laporan Detail Alek Bakajang, Ini Sebabnya

Ke depan, demi kelancaran proses pembangunan di nagari, Ferizal meminta masyarakat maupun tokoh masyarakat dapat ikut berpartisipasi, membantu percepatan serta prosesnya. Seperti halnya mengupayakan pembebasan lahan, swadaya, atau berbagai bentuk partisipasi lainnya.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: