Wakanda Taram; Potret Objek Wisata Berbasis CBT di Sumatera Barat, Beromset Rp2 Miliar per Tahun

Selasa, 10 September 2024, 20:16 WIB | Wisata | Kab. Lima Puluh Kota
Wakanda Taram; Potret Objek Wisata Berbasis CBT di Sumatera Barat, Beromset Rp2 Miliar...
Bermain rakit bambu, salah satu daya tarik objek wisata Wakanda Taram di Limapuluh Kota. (jadesta)
VISI MISI CALON GUBERNUR SUMBAR PILKADA SERENTAK 2024

PADANG (10/9/2024) - Wakanda (Wisata Alam Kapalo Banda) Taram, Kabupaten Limapuluh Kota, merupakan salah satu objek wisata di Sumatera Barat dengan konsep Perhutanan Sosial.

Objek wisata yang dikelola dengan konsep pemberdayaan berbasis masyarakat (Community Based Tourism/CBT) ini, mendapatkan izin pengelolaan hutan seluas 800 hektare.

"Perputaran uang dari pengelolaan destinasi wisata Wakanda Taram, mencapai Rp2 miliar per tahun," ungkap Ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Ekowisata Kapalo Banda, Muhammad Yahdi dalam siaran pers yang dirilis Pemprov Sumbar, Senin.

Dikatakan Yahdi, izin pengelolaan hutan di kawasan Taram ini, diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2018 lalu, dengan skema Hutan Nagari.

Baca juga: Pemprov Sumbar Gelar Rapat Evaluasi Administrasi Pembangunan Triwulan III di Agam

Perputaran uang dengan nominal fantastis itu, terang dia, bersumber dari tiket masuk destinasi wisata, usaha-usaha makanan, minuman dan UMKM lainnya.

Kemudian, kantong-kantong sumber pendapatan lain dari sektor jasa seperti travel, penyewaan/rental kendaraan bermotor dan homestay milik masyarakat.

"Potensi Perhutanan Sosial itu terbukti mampu mengangkat pendapatan petani hutan (sebutan untuk masyarakat yang menglola kawasan hutan), sehingga berpotensi mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi mengatakan tiga tahun terakhir pendapatan petani hutan sudah naik signifikan.

Baca juga: Sumbar Raih Piala WTN Wiratama, Dianggap Sukses Hadirkan Transportasi Ramah, Aman dan Terintegrasi

Pendapatan itu jauh di atas pendapatan masyarakat kategori miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Halaman:
TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PILKADA SERENTAK 2024

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:

Bagikan: