TPID Limapuluh Kota Kendalikan Inflasi Jelang Ramadhan 1438 H

Minggu, 21 Mei 2017, 15:49 WIB | Wisata | Kab. Lima Puluh Kota
TPID Limapuluh Kota Kendalikan Inflasi Jelang Ramadhan 1438 H
Tim Pegendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Limapuluh Kota foto bersama dengan Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi usai rapat pengendalian inflasi di aula kantor bupati, Bukik Limau Sarilamak, baru-baru ini. (humas)

VALORAnews - Guna meredam gejolak harga komuditas jelang bulan suci Ramadhan 1438 H, Tim Pegendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Limapuluh Kota bersiap melakukan berbagai langkah antisipatif pengendalian inflasi.

"Peran pemerintah daerah sangat penting dalam pengendalian inflasi. Di antaranya terkait dengan regulasi yang menjadi kewenangan pemerintah untuk menaikkan PAD. Jika tidak atau kurang bisa memicu inflasi," sebut Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi saat memberikan arahan pada pertemuan TPID itu.

Langkah-langkah itu dirangkum dalam rapat tim TPID terkait, bersama Kepala Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Puji Atmoko, Kepala Perwakilan Pertamina Sumbar, Chairul Anwar, Dandim 0306/50 Kota, Heri Sumitro, Kapolres Haris Hadis, manager PLN Area Payakumbuh.

Juga hadir Bulog Sub divre Bukittinggi, Sultani, Badan Pusat Statistik (BPS), Heri beserta Camat se Kabupaten Limapuluh Kota dan undangan lainnya. Rapat TPID ini digelar di aula kantor bupati, Bukik Limau Sarilamak, baru-baru ini.

Baca juga: Deflasi April 2024 di Sumatera Barat Dipicu Turunnya Harga Komoditas Pangan

Dikatakan, Kabupaten Limapuluh Kota bukan merupakan produsen padi dan cabai yang utama di Provinsi Sumbar. Tetapi memiliki pangsa produksi yang cukup besar yakni mencapai 9% padi dan 7 % cabai.

Menurutnya, pacabencana melanda berdampak pada peningkatan harga komuditas dan terjadi penurunan PDRB lapangan usaha. Untuk itu, ada tiga hal strategis yang patut menjadi bahan perhatian Tim TPID.

Ketiga hal itu, yakni mempersiapkan rencana aksi menghadapi ancaman kenaikan harga pangan. "Berbagai langkah antispasi perlu segera disusun khususnya terkait penanganan masalah pasokan dan arus distribusi barang. Peningkatan produksi pangan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi menjadi isu penting ditengah faktor kondisi cuaca ektrim dan semakin sulit dipredisi," tukas Irfendi.

Perlunya meningkatkan kordinasi lintas kelembagaan sebagai salah satu prasyarat yang diperlukan untuk mendukung efektivitas berbagai kebijakan stabilitas harga.

Baca juga: BI Sumbar Gelar Silaturahmi Idul Fitri, Gubernur: Bencana Alam Pengaruhi Inflasi

"Dalam kegiatan ini, kita perlu merumuskan strategi yang tepat untuk lebih mendorong penguatan hubungan kelembagaan yang bersifat startegis dan efektif," ungkapnya.

Halaman:

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:

Bagikan: