Peringatan HBN Dipusatkan di Padang, Ferizal: Kehadiran Jokowi Diharapkan Wujudkan Kompensasi

VALORAnews - Rencana kedatangan Presiden Jokowi guna menghadiri peringatan Hari Bela Negara (HBN), 19 Desember 2016 ke Kota Padang, diharapkan tetap membawa harapan agar tuntutan kompensasi terhadap daerah basis PDRI diwujudkan.

Batalnya peringatan HBN yang menurut rencana awal akan terpusat di Limapuluh Kota, sontak mengundang pertanyaan para tokoh masyarakat. Pembatalan pemusatan kegiatan HBN di Limapuluh Kota, diketahui setelah Kementerian Pertahanan RI, dalam hal ini Dirjen Bela Negara mengirimkan surat ke pengurus Yayasan Perjuangan Peduli (YPP) PDRI, terkait rencana pelaksanaan HBN di Kota Padang.

Padahal, para tokoh pengurus YPP PDRI bersama unsur pemkab Limapuluh Kota, sejak jauh hari telah mengusulkan agar peringatan HBN dilaksanakan di daerah basis PDRI. Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan yang juga sekretaris YPP PDRI mengaku tetap bangga, atas rencana dilaksanakannya peringatan HBN di Padang.

"Kendati batal dipusatkan (HBN) di Limapuluh Kota, kita tetap bangga karena kehadiran bapak presiden ke Sumatera Barat, karena adanya usulan dari YPP PDRI. Tapi, kompensasi atas pembangunan daerah basis PDRI hal mutlak dan patut diwujudkan," kata Ferizal, Jumat (16/12/2016).

Baca juga: Ranperda RPJPD 2025-2045 masih di Kemenkuham, DPRD Limapuluh Kota Konsultasi ke DPRD Sumbar

Ferizal menyebut, dirinya sedikit menyesalkan tidak adanya kesiapan daerah seperti Badan Kesbangpol dalam melakukan persiapan. Padahal, sejak jauh sebelum keluarnya Keppres RI No 28 Tahun 2006, Limapuluh Kota sudah melaksanakan peringatan Bela Negara. Para tokoh Luak Limopuluah bersama YPP PDRI juga telah mengusulkan bahkan mendesak, agar kegiatan HBN bisa digelar di daerah yang menjadi basis perjuangan.

Sebagai wakil bupati dan pengurus YPP PDRI, dirinya mengaku sudah melakukan berbagai upaya guna mewujudkan harapan para tokoh di daerah. Mulai dari melakukan kunjungan konsultasi memberikan proposal ke Kementerian Pertahanan RI, Kemenko Polhukam, hingga ke Istana Negara di Jakarta.

"Kita tetap harus menyadari arti pentingnya perjuangan PDRI bagi negara ini, sehingga tidak ada yang lupa dengan sejarah berdirinya bangsa. Patut kita sukuri, PDRI yang diperingati sebagai Hari Bela Negara menjadi pengakuan, bahwa PDRI benar-benar ada. Hal yang wajar, jika pemerintah pusat memberi kompensasi bagi daerah yang menjadi basis PDRI," sebutnya.

Ferizal menambahkan, saat ini kompensasi pembangunan atas perjuang PDRI baru sebatas pembangunan tugu di Kota Bukittinggi serta monumen PDRI di Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Limapuluh Kota. Itu pun, pembangunan monumen masih terbengkalai. Seyogianya, pembangunan monumen atau fasilitas lainnya, tidak cuma menjadi pekerjaan YPP PDRI, tapi tanggung jawab semua pihak.

Baca juga: Gubernur Sumbar Minta Wali Nagari Gunung Malintang Buat Laporan Detail Alek Bakajang, Ini Sebabnya

Tak hanya itu, harapan atas kompensasi yang perlu diwujudkan pemerintah pusat ialah diprioritaskan pembangunan yang bisa dibiayai melalui Anggaran Khusus dan Daerah Istimewa yang berasal dari APBN atau program kegiatan lembaga dan kementerian terkait. Walaupun wujud atas kompenasi itu harus melalui kebijakan atau semacam Keppres atau Inpres.

Penulis:
Editor:
Sumber: