FWP dan KPU Padang Kupas Perbedaan Informasi Pilkada 2024 di Sosmed dan Media Massa Bersama Ahli Pers Dewan Pers

"Jadi, saya tidak sepakat juga, jurnalisme warga ini menggempur industri pers. Yang penting bagi kita sebagai masyarakat pers, terus menjaga kepercayaan publik dengan menghasilkan berita yang akurat dan berimbang, yang tidak bisa dilakukan pelaku jurnalisme warga," tegas Hendra.

Sekaitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional 2024 yang pencoblosannya digelar 27 November nanti, menurut Hendra, jurnalisme warga mesti ditempatkan pelaku jurnalistik murni sebagai pelapor awal dari sebuah peristiwa.

Namun, tegas Hendra dalam diskusi yang dipandu Siti Rahmadani Hanifah (sekretaris FWP Padang) itu, jurnalisme warga yang berkelindan dengan hoaks dan berita palsu lalu didistribusikan melalui platform sosial media, jadi ancaman tersendiri bagi industri pers.

Baca juga: Diskusi Media IKA Unand: Pembangunan Wisata Sumbar Belum Berorientasi Permintaan Pasar

"Penetrasi internet di Indonesia menembus angka 80 persen dari jumlah penduduk. Dalam memperoleh informasi, kecenderungan mereka mencarinya di media sosial atau googling di internet," terang dia.

"Jika informasi yang tersebar di dunia maya itu lebih banyak yang bias bahkan hoaks dan palsu, tentunya demokrasi kita jadi terancam. Pers sebagai pilar keempat demokrasi jadi tergoyahkan posisinya," terang Hendra yang juga dosen praktisi di Fakultas Hukum Unand.

Untuk itu, Hendra menyarankan, media pers baik cetak, elektronik, daring dan multimedia lainnya, harus memanfaatkan media sosial untuk keterjangkauan lebih luas pembacanya, sekaligus menekan penetrasi masif hoaks dan berita palsu di media sosial.

"Komisi Pemilihan Umum juga bisa melakukan ini dengan mengaktivasi website dan akun-akun media sosialnya dengan informasi-informasi terbaru tentang Pilkada," terang Hendra Makmur.

Dia menilai, dalam Pilkada serentak 2024 ini, pemanfaatan media sosial akan semakin tinggi dan meningkat, karena dikesankan sebagai salah satu cara yang paling efektif berkomunikasi dengan publik secara luas.

Sementara, Ketua KPU Padang, Dorri Putra dalam sambutannya mengatakan, pers adalah yang terdepan dalam menangkal hoaks dan berita palsu.

"KPU sangat berkepentingan dan tidak akan mampu melawan genpuran hoaks, tanpa ada dukungan rekan-rekan pers," terang Dorri.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: