Diskusi Media IKA Unand: Pembangunan Wisata Sumbar Belum Berorientasi Permintaan Pasar

VALORAnews - Tingkat hunian hotel di berbagai daerah di Sumbar, sejak daerah bernama Ranah Minang ini mendapat predikat World Halal Tourism 2016, terus meningkat. Sementara, masa tinggal wisatawan lokal hanya 1,2 hari dan mancanegara 2,3 hari. Di lain pihak, objek wisata terus dibangun pemerintah daerah, walau lebih terkesan sporadis.

Demikian benang merah diskusi media tentang kepariwisataan yang digelar DPP Ikatan Alumni Universitas Andalas (IKA Unand), Minggu (12/3/2017) di Sekretariat DPP IKA Unand, Jl KIS Mangunsarkoro No 11 Padang.

Diskusi yang dibuka Sekjen DPP IKA Unand, Prof Reni Mayerni ini juga dihadiri sejumlah pengurus, Muchsin AR, Sempurna Bahri, Adrian Tuswandi, Teddy Yantaria Riza, Al Imran dan lainnya. Juga hadir dewan penasehat, Yonisfar, sejumlah wartawan serta undangan lainnya.

Pembicara dalam diskusi media ini, Direktur Pusat Kajian Pariwisata Unand, Sari Lenggogeni PhD serta dua orang anggota DPRD Sumbar, Rahayu Purwanti (anggota Komisi I/Bidang Pemerintahan) dan HM Nurnas (Ketua Komisi IV/Bidang Pembangunan). Diskusi ini dimoderatori Ketua Bidang Humas, Adrian Tuswandi.

Baca juga: Mahyeldi: Ekraf Terbukti Tingkatkan Perekonomian Daerah

Dalam pengantar diskusi, Rahayu Purwanti mengatakan, Pemprov Sumbar sudah sangat siap di bidang regulasi. Sekarang telah ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus menangani wisata yakni Dinas Pariwisata.

"Baru sih, tapi harus kita biarkan dulu bekerja. Apakah SDM aparturnya mumpuni, ini jadi evaluasi kita pada Juni nanti," ujar Rahayu Purwanti yang karib disapa Yayuk. (Baca: Majukan Pariwisata Sumbar, Rahayu: Perbanyak Kelompok Sadar Wisata)

Kesiapan Sumbar ini, dikritisi Sari Lenggogeni. "Bicara destinasi wisata, kita bicara kabupaten/kota. Karena mereka lah yang punya wilayah," tegas Riri, demikian lulusan School of Tourism di Universitas Queensland, Australia ini biasa disapa. (Baca: Sumbar jadi Wisata Halal, Sari Lenggogeni: Ayo Benahi Industri Wisata)

Hal senada dikatakan Nurnas. Secara legal formal, Sumbar memang telah memiliki Perda tentang Kepariwisataan. Namun, sebuah Perda saja tak cukup untuk mendukung pengembangan industri pariwisata Ranah Minang ini.

Baca juga: Dinas Pariwisata Bukittinggi Rumuskan Inovasi Baru, Gelar Apel Gabungan di Taman Ngarai Sianok

"Pemprov Sumbar pernah mengalokasikan dana Rp6 miliar lebih, untuk Kabupaten Solok dalam upaya mendukung pengembangan potensi wisata Danau Diateh dan Danau Dibawah. Alhamdulillah, dana itu tak bisa dimanfaatkan karena terbentuk soal kewenangan," tegas Nurnas.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: