80 Juta Penduduk Indonesia belum Tersentuh Layanan Perbankan, Ini Kata Nevi Zuairina

Pemerintah Indonesia, lanjut Nevi, memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong percepatan inklusi keuangan.

Komitmen itu terefleksi dari terbitnya Peraturan Presiden No 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), di mana Presiden RI memimpin langsung Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

"Strategi nasional inklusi keuangan pun sudah dibangun dengan baik. Lembaga-lembaga keuangan bank dan non-bank juga semakin banyak dan aktivitasnya semakin berkembang," sebut Nevi.

Baca juga: Dialog dengan Praktisi Pers, Hj Nevi Zuairina Deklarasikan Kembali Maju di Pemilu 2024

Namun demikian, Anggota Fraksi PKS DPR ini menjabarkan, indeks inklusi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah.

Merujuk data survei tiga tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan pada 2019 baru mencapai 76,19 persen atau meningkat dari 67,8 persen pada 2016.

"Perlu ada upaya yang lebih sistematis untuk mempercepat inklusi keuangan. Pemerintah juga telah menetapkan target inklusi keuangan 90 persen harus dicapai pada 2024," saran Nevi.

Dalam mewujudkan peningkatan inklusi keuangan, Nevi menyarankan, harus ada keseimbangan dengan peningkatan literasi keuangan.

Di mana, menurut data OJK, literasi keuangan baru mencapai 38,03 persen pada 2019, meningkat dari 29,7 persen pada 2016.

Untuk itu, Nevi menggarisbawahi bahwa sangat penting ada literasi keuangan bagi para pelaku UMKM agar dapat lebih memahami konsep dasar dari produk keuangan, melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, serta melindungi mereka dari penipuan dan usaha tidak sehat di pasar keuangan.

"Literatur telah banyak yang mengonfirmasi bahwa kemampuan UMKM dalam mengenali dan mengakses sumber daya keuangan akan berdampak pada tingkat pertumbuhan UMKM."

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: