Terungkap dalam Rakor Nagari di Limapuluh Kota: 72 Tahun Indonesia Merdeka, Jalan di Nagari Galugua masih Tanah

VALORAnews - Pemkab Limapuluh Kota mulai melangsungkan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) guna membahas persoalan dan mencari solusi yang ada di seluruh nagari. Hanya saja, pelaksanaan Rakor kali ini berbeda dari tahun sebelumnya. Jika sebelumnya pelaksaan rakor dilangsungkan di kantor bupati, kali ini pembukaan rakor dilangsungkan di Nagari Galugua.

Pelaksanaan Rakor Nagari yang menjadi agenda rutin pemerintah daerah di bawah koordinasi Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari (BPM-DN) ini, dipimpin Wabup Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan. Selain Ferizal, pembukaan rakor juga diikuti para pejabat eselon II (pimpinan OPD), para Kabid serta wali nagari yang tergabung dalam Forum Perwanaliko.

"Sengaja saya intruksikan agar pelaksanakan Rakor 2017 ini di Galugua ini, agar kita semua lebih mengetahui apa persoalan yang ada di nagari terutama di nagari terjauh agar dapat dicarikan langkah penanganan dan solusinya," kata Ferizal Ridwan dalam sambutannya di aula SD Negeri 2 Nagari Galugua, awal pekan lalu.

Turut hadir dalam rakor tersebut, Anggota DPRD Fraksi Golkar yang merupkan wakil daerah dari daerah pemilihan Pangkalan-Kapur IX, Syamsul Mikar serta Camat Kapur IX, Andri Yasmen. Dalam pembahasannya, Ferizal meminta Wali Nagari Galugua, Syakban, mengekspos seluruh kebutuhan dan persoalan mendasar yang ada di nagari penghasil komoditi gambir tersebut.

Baca juga: Ranperda RPJPD 2025-2045 masih di Kemenkuham, DPRD Limapuluh Kota Konsultasi ke DPRD Sumbar

Dalam eksposnya, Syakban menyebut, kebutuhan mendasar masyarakat di nagarinya adalah infrastuktur penghubung, yakni jalan dan jembatan yang masih belum memadai dan nyaris tidak pernah disentuh pembangunan.

"Seperti bapak-ibuk ketahui bersama, sejak Indonesia merdeka, sudah 72 tahun, jalan kami tak kunjung diaspal alias masih jalan tanah," sebut Syakban.

Selain akses jalan dan jembatan yang dibutuhkan untuk sarana trasportasi satu-satunya oleh masyarakat, Syakban menambahkan, juga masih ada persoalan lain yang belum teratasi di nagarinya hingga sekarang. Seperti masih kurangnya tenaga pendidik dan kesehatan yang PNS di Galugua, serta belum adanya sarana penerangan karena wilayahnya belum teraliri listrik.

Dari dua buah Sekolah Dasar (SD) dan satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) jumlah PNS hanya berjumlah sekitar 12 orang. Selebihnya, sekolah di sana terpaksa mempekerjakan tenaga guru honor. Kemudian, persoalan lainnya yaitu di bidang ekonomi, saat ini hampir sekitar 60 persen masyarakatnya masih hidup di tercatat sebagai warga kurang mampu.

Baca juga: Gubernur Sumbar Minta Wali Nagari Gunung Malintang Buat Laporan Detail Alek Bakajang, Ini Sebabnya

Ini bisa dilihat, dari kondisi bangunan rumah di Galugua yang rata-rata masih terbilang kurang layak huni. "Makanya, kami sangat memohon sekaligus meminta perhatian khusus dari bapak pejabat di pemerintah daerah dapat memberi perhatian khusus kepada nagari kami," sebut Syakban.

Penulis:
Editor:
Sumber: