Paripurna Pengusulan Pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tandai Peresmian Kantor Baru DPRD Padang

"Atau , bangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang masih tergabung dengan Pasar Raya Padang blok III atau kantor Dinas Pariwisata yang menempati bekas rumah dinas Ketua DPRD Kota Padang."

"Juga masih ada beberapa kantor dinas ataupun kantor lurah yang belum memiliki bangunan sendiri yang ideal dan representatif," ujarnya.

"Hal ini tentu harus jadi perhatian serius bagi kita semua, agar pelayanan dan pengabdian kita kepada masyarakat jadi lebih baik dari hari ke hari," pungkasnya.

Masa Pemeliharaan 180 Hari Kalender

Sekretaris Daerah Padang Andree Harmadi Algamar mengatakan, pelaksana kegiatan fisik atau konstruksi pembangunan kantor DPRD ini adalah PT Nindya Karya (persero) dengan nilai kontrak Rp129,198 miliar dan nomor kontrak 18/Kont-PB/APBD/PUPR/2021, tanggal kontrak 08 Desember 2021.

Sedangkan manajemen konstruksi dikerjakan PT Artefak Arkindo (persero) dengan nilai kontrak Rp3,469 miliar dan nomor kontrak: 11/Kont-PB/APBD/PUPR/2021 dan tanggal kontrak 08 Desember 2021.

"Lama pekerjaan adalah 750 hari kalender atau 25 Bulan dan sumber dana APBD Kota Padang Tahun 2021-2023 dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender," ungkap Andre.

Sementara itu, ungkap Andree, Serah Terima Sementara Pekerjaan (Provisional Hand Over-PHO) dituangkan dalam berita acara nomor PHO.03/FS-KPG/DPRD/GPL-PUPR/2023, tanggal 30 November 2023, dimana pelaksanaan bisa selesai lebih cepat 1 bulan.

Paripurna Pengusulan Pemberhentian Wali Kota

Usai peresmian gedung, DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman pengusulan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Padang, Hendri Septa dan Ekos Albar.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani didampingi Wakil Ketua, Ilham Maulana dan Sekretaris DPRD Padang, Hendrizal Azhar serta segenap anggota dewan.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: Rilis