RDPU Komisi VI dengan APBI: Ekspor Batubara, Hj Nevi: Dapat Dilakukan jika Kebutuhan Dalam Negeri Terpenuhi

JAKARTA (22/1/2022) - Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina menilai, kelangkaan pasokan batubara, mesti jadi perhatian semua pihak mulai dari pemerintah, DPR dan seluruh Rakyat Indonesia.

Karena, kelangkaan pasokan batubara ini, juga akan berimbas ke PT PLN. Karena, perusahaan setrum itu membutuhkan komoditas batu bara sebanyak 20 juta ton, untuk mengamankan 20 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN.

"Sebagai langkah menghindari pemadaman 10 juta pelanggan listrik PLN, pemerintah mesti menyiapkan solusi permanen dan jangka panjang terkait pasokan energi primer PLN ini. Karena, semua ini akan menyangkut pada ketahanan energi nasional," tegas Nevi.

Dijelaskan Nevi, sejak 4 Agustus 2021, pengaturan kewajiban pasokan batu bara terkait kebutuhan dalam negeri, diatur dengan Domestic Market Obligation (DMO) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 139.K/HK.02/MEM.B/2021.

Baca juga: Pjs Wako Bukittinggi Tinjau Pelaksanaan Gebyar Pelayanan Dukcapil Prima, Ini Arahannya

Beleid ini mengatur, pelaku usaha Wajib memasok 25% dari total produksi batu baranya untuk kebutuhan dalam negeri.

"Saya setuju, adanya pelarangan ekspor batubara selama Januari 2022 sesuai dengan peraturan presiden hingga pemenuhan kebutuhan dalam negeri tercapai," tegasnya.

Menurut Nevi, persetujuannya itu dilatarbelakangi adanya Keputusan Menteri ESDM No 139.K/HK.02/MEM.B/2021, yang mentetapkan harga jual batu bara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebesar USD 70 per metrik ton Free On Board (FOB).

"Harga ini, lebih tinggi dari harga pasar dunia," terangnya.

Baca juga: Ombudsman Tempatkan Pemkab Agam di Peringkat Tiga Tingkat Provinsi, Raih Skor 95,48

"Bila tidak ada pelarangan, para produsen akan memilih ekspor untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak, sehingga kebutuhan dalam negeri semakin kekurangan," urai Nevi.

Penulis:
Editor:
Sumber: