Pemprov Sumbar dan BPH Migas Sepakat Pertajam Pengawasan Penyaluran BBM dan Gas

PADANG (20/11/2024) - Plt Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menilai, penyimpangan dalam penyaluran BBM dan Gas Bumi di Sumbar tidak terlalu signifikan, seperti yang banyak terjadi di sejumlah provinsi lain.

Hal ini disebabkan luasan kawasan industri dan perkebunan di Sumbar yang tidak begitu besar. Meski demikian, celah-celah penyimpangan dalam penyaluran tetap ada di Sumbar.

"Celah-celah ini yang perlu kita tutup bersama melalui kerja sama dalam pengawasan ini. Ujungnya, tentu akan berdampak sangat baik bagi masyarakat Sumbar. Sebab, penyaluran BBM dan Gas Bumi bersubsidi akan lebih tepat guna dan tepat sasaran," terang Audy.

Hal itu dikatakannya, saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pengawasan bersama antara Pemprov Sumbar dan Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas) saat penandatanganan PKS di Istana Gubernur Sumbar, Rabu.

Baca juga: Pramuka Sumbar Miliki KTA Multifungsi, Jadi Percontohan di Indonesia, Kerja Sama dengan Bank Mandiri

PKS ini dalam rangka mempertajam pengawasan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi agar lebih tepat sasaran.

Dia meyakini, kerjasama ini akan berdampak baik bagi upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Kita harus sama-sama mengakui, bahwa setiap kali ada embel-embel bersubsidi, maka akan ada masalah dan penyimpangan yang terjadi di dalamnya."

"Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih dan menyambut baik kerja sama pengawasan bersama BPH Migas ini," ucap Audy.

Baca juga: Pemprov Sumbar Bangun Sinergisitas Pemungutan Opsen Pajak Daerah

Hal senada disampaikan Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, yang hadir dalam penandatanganan PKS tersebut.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: