Ferizal Ridwan Kaget Ada Honorer Digaji Rp50.000 Sebulan

VALORAnews -- Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan mengatakan, kegiatan dialog dan diskusi dengan tema "Pegawai yang Profesional dan Berintegritas," merupakan muhasabah atau evaluasi dan introspeksi tiga tahun kepemimpinan Irfendi Arbi dan Ferizal Ridwan di Luhak Limopuluah. Ini sekaligus mengingat janji politik pada masa kampanye dulu, salah satunya memperjuangkan nasib para tenaga honorer.

"Semoga di dua tahun masa jabatan yang tersisa, kami bisa menepati janji serta memperbaiki hari demi hari menuju kabupaten Limapuluh Kota yang lebih baik, karena bagi kami pribadi dan keluarga, bahwa ini adalah janji dan pemahaman kami bahwa ini wajib untuk kami tunaikan," ungkap Ferizal, Sabtu (16/2/2019).

Dalam diskusi itu, juga dikupas program rekrutmen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini isunya sedang hangat jadi pembincangan dikalangan pegawai honorer yang diperkirakan jumlahnya mencapai 8.125 orang dilingkungan Pemkab Limapuluh Kota.

Kegiatan yang diselenggarakan di Auditorium Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ini, mengundang sejumlah narasumber dan pembicara yang berkompeten, Aidu Tauhid (Direktur Pengadaan dan Pengangkatan PNS pada Badan Kepegawaian Negara), Teguh Triyanto (Konsultan Kepemimpinan), Dedi Mahardi (inovator Other Nasional), Prof Ganefri (Rektor UNP) dan Maryono (Profesional dan Pengusaha Solo).

Baca juga: Ranperda RPJPD 2025-2045 masih di Kemenkuham, DPRD Limapuluh Kota Konsultasi ke DPRD Sumbar

Tercatat, lebih dari 1000 orang tenaga honorer Kabupaten Limapuluh Kota hadir dalam kegiatan diskusi itu, sembari mengadukan nasib agar bisa berpeluang untuk diterima menjadi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pasalnya, sampai sekarang kesejahteraan tenaga honorer di Kabupaten Limapuluh Kota masih jauh dari standar layak hidup. Bahkan ada guru honorer TK yang digaji Rp50 ribu perbulan.

"Hal inilah yang membuat nasib guru TK tidak kunjung berubah. Ini karena aturan dan kami bergantung hidup kepada yayasan yang mempekerjakan kami. Puluhan tahun kami hanya mendapatkan upah, bukan gaji. Bahkan ada guru TK yang digaji Rp50 ribu atau Rp100 ribu per bulan di Limapuluh Kota ini," keluh Susanti, salah seorang guru TK yang berasal dari Nagari Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, dalam sesi tanya jawab.

Susanti juga meminta, pemerintah lebih mendalam melihat realita kehiudpan guru honorer. "Jika pada rekruitment P3K tahap I, hanya disuguhkan kepada guru honorer kategori K1 dan K2, maka guru TK yang telah mengabdi selama puluhan tahun tidak akan mendapat peluang untuk berkompetisi duduk sebagai P3K," sambungnya.

Mendengar hal tersebut, Ferizal Ridwan kaget dengan realita masih ada guru honorer yang hanya mendapatkan gaji Rp50 Ribu hingga Rp100 ribu per bulan di Limapuluh Kota. Dirinya prihatin selama ini Dinas Pendidikan tidak pernah memberikan laporan soal ini.

Baca juga: Gubernur Sumbar Minta Wali Nagari Gunung Malintang Buat Laporan Detail Alek Bakajang, Ini Sebabnya

"Saya mendapatkan laporan dari dinas bahwa gaji guru honorer tidak serendah itu. Ini sebuah temuan yang saya anggap hal yang luar biasa. Apalagi sudah dijalani selama puluhan tahun," kata dia.

Penulis:
Editor:
Sumber: