102 Korong Deklarasi Stop BAB Sembarangan

Menkes juga menyebutkan telah membuat berbagai skema agar dana desa dapat berkontribusi besar dalam penurunan angka stunting.

Terkait 102 Korong SBS, Menkes berseloroh akan menggantung Dirjen Penyehatan Lingkungan Imran Agus Nurali jika 102 Korong ODF masih melakukan BAB Sembarangan.

"Jika Korong yang suda deklarasi tadi ditemukan masih BAB Sembarang, maka saya akan gantung pak Imran Agus," selorohnya.

Baca juga: 10 Anak Terlibat Peredaran Narkoba di Padang Selang 3 Bulan Terakhir

Sehubungan dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan BAB Sembarang, Menkes juga menyinggung kebiasaan masyarakat yang tidak baik terkait kolam yang sering dijadikan penampung tinja.

"Di sini, jangan ada lagi ikan yang makan itu ya," sebut Nila yang disambut tawa para tamu.

Saat dikonfirmasi wartawan, terkait jika Kabupaten tidak mencapai target RPJMN Akses universal 100 persen sanitasi, Nila F Moeloek menjawab yakin tercapai. "Jjangan mikir yang jeleklah, yakin tercapai. Kita sudah siapkan cetakan pembuatan jamban di setiap Puskesmas agar pembuatan jamban dimasyarakat murah," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Merry Yuliesday menantang Kabupaten Padangpariaman tidak hanya SBS Korong, tapi bisa SBS tingkat Kecamatan. "Di Sumbar, baru ada 1 Kecamatan yang SBS. Saya menantang Padangpariaman untuk SBS Kecamatan," tantang Merry yang disambut tepuk tangan hadirin.

Ubah Perilaku Masyarakat

Sementara Itu, Zainal Abadi Koordinator Advokasi Sanitasi di LP2M menyebutkan untuk mempercepat pencapaian Sanitasi adalah lewat Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang merupakan pendekatan untuk mengubah prilaku masyarakat dengan melakukan pemicuan. Instruksi tentang STBM sendiri, menurut Zainal, sudah terbit di Padangpariaman, tinggal lagi bagaimana komitmen pelaksanaan STBM. Selain itu, menurutnya, perlu ada satu tokoh ataupun satu kelompok yang menjadi penggerak pelaksanaan STBM. "Ide tentang penuntasan jambanisasi dimasyarakat sudah banyak muncul seperti menggerakkan dana rantau, meningkatkan dana nagari untuk sanitasi, kredit jamban. Hanya saja siapa tokoh atau siapa lembaga yang mengawal ide-ide ini jalan," terangnya. Untuk itu, lanjut Zainal perlu ada kelembagaan yang semi otonom yang berbasis swadaya ditunjuk oleh Pemkab untuk menggerakkan STBM. (rls/kyo) Menteri Kesehatan, Nila F Moloek foto bersama usai menghadiri kegiatna pencanangan pemenuhan target 100 Korong Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) program Sanitasi di Pemkab Padangpariaman, kemarin. (istimewa)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: