Pariwara DPRD Padang tentang LKPj Wako 2015: Realisasi Anggaran Rendah, Indikator Pencapaian juga Tak Ada
VALORAnews -- Serapan anggaran yang tidak maksimal, jadi sorotan sejumlah fraksi di DPRD Padang saat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wako Padang 2015.
"Serapan anggaran yang tidak sampai pada angka 90 persen, merupakan indikasi bahwa masih ada SKPD di Pemko Padang yang tidak bekerja secara maksimal," kata juru bicara Fraksi Perjuangan Bangsa DPRD Padang, Wismar Panjaitan saat paripurna yang digelar 20 April 2016 itu.
Baca juga: DPRD Padang Sahkan Peraturan Tata Tertib dan 4 Pimpinan Defenitif
Yang lebih memiriskannya, terang Wismar, LKPJ Wako Padang 2015 ini, tidak menjelaskan indikator keberhasilan suatu program yang telah dijalankan dengan menggunakan dan APBD. Yang dilaporkan ke DPRD, baru berupa dana yang telah digunakan dan yang masih tersisa.
"Indikator keberhasilan sebuah program itu penting, untuk mengukur sejauh mana dampak dari dana yang telah disediakan dalam mencapai kemakmuran rakyat. Kita merekomendasikan, agar indikator keberhasilan ini juga dipaparkan ke DPRD," harap Wismar.
Rendahnya realisasi keuangan di Dinas Pendidikan, juga disorot secara khusus juru bicara Fraksi Partai Hanura, H Yendril. Menurutnya, di Dinas Pendidikan itu malah terdapat tidak terealisasinya sejumlah kegiatan yang anggarannya sudah tersedia.
"Kita mengharapkan Pemko Padang, agar membuat sebuah kajian dan analisis keuangan (perencanaan) yang matang kedepannya," tegas Yendril.
Juru bicara Fraksi Partai Nasdem, Meilinda Rose bahkan menilai, ada sebuah kekeliruan di setiap SKPD di Setdako Padang yang dialokasikan dana cukup besar, namun capaian tingkat pelayanannya masih rendah. Meilinda kemudian mencontohkan serapan anggaran sejumlah SKPD yang di bawah angka 80 persen.
"RSUD Rasyidin serapannya hanya 54,41 persen, Dinas Pendapatan Daerah (57,17 persen), BPKAD (64,09 persen), Dinas Pendidikan (76,27 persen), Dinas Pekerjaan Umum (81,24 persen), BPBD dan Damkar (79,70 persen)," ungkap Meilinda.
Baca juga: PDIP dan PPP jadi Satu Fraksi di DPRD Padang 2024-2029, Ini Kata Albert Hendra Lukman
"Data-data ini menunjukan ketidakberhasilan SKPD dalam pengelolaan anggaran. Kami meminta walikota memberikan teguran khusus dan melakukan pengawasan intensif pada SKPD dengan serapan rendah ini. Sehingga, pada tahun depan bisa melakukan kegiatan sesuai target perencanaan dan penganggaran maksimal. Kalau perlu, berikan perhatian khusus dengan langsung turun mengawasi SKPD tersebut," tambahnya.
Sementara, juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Elly Thrisyanti mengemukakan, semua program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, perlu dilengkapi dengan informasi yang menyajikan hasil evaluasi capaian kinerja berupa besaran target urusan yang tercapai sesuai Pasal 32 PP No 6 Tahun 2008.
"Evaluasi capaian target kinerja urusan ini, secara otomatis akan menggambarkan capaian indikator kinerja SKPD sehingga dapat menggambarkan rangking SKPD berdasarkan prestasi tertinggi dalam pencapaian kinerja urusan," saran Elly pada Wako Padang untuk pelaporan kedepannya.
Juru bicara Fraksi PPP, Nila Kartika menyorot secara khusus realisasi belanja langsung di APBD Padang 2015. Dimana, target sebesar Rp989,396 miliar mampu terealisasi sebesar Rp805,126 miliar atau sebesar 81,38 persen.
"Kondisi ini tentu akan berpengaruh pada realisasi program kemasyarakatan baik upaya peningkatan kesejahteraan maiupun bidan pembangunan fisik lainnya," tegas Nila.
Sedangkan juru bicara Fraksi Partai Golkar Bulan Bintang, Wahyu Iramana Putra mengatakan, Pemko Padang belum mampu melibatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan berbagai agenda pembangunan. Hal ini disebabkan sosialisasi yang belum dilaksanakan secara maksimal.
"Seharusnya, begitu APBD disahkan pada akhir tahun, setiap SKPD langsung menyosialisasikannya ke masyarakat di awal-awal tahun anggaran berjalan. Sehingga, apa-apa yang jadi program pemerintah dapat diketahui secara luas," harap Jumadi. (klg)
Editor: Mangindo Kayo
