Sumut masuk dalam 12 Provinsi Prioritas Percepatan Penurunan Stunting, Ini Arahan Gubernur

Kepala Perwakilan Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut, Munawar Ibrahim menerangkan, stunting merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia unggul.

Saat ini, keluarga berisiko stunting (KRS) di Sumut berdasarkan data hasil Verval (verifikasi dan validasi) tahun 2022 tercatat sebanyak 791.390 orang.

Sehingga, pencegahan stunting pada anak dapat dilakukan sejak dini, seperti pendampingan remaja, calon pengantin (Catin), ibu memeriksa kehamilannya secara rutin ke pusat-pusat layanan kesehatan selama 6x selama masa kehamilannya.

Baca juga: STUNTING: TPPS Pessel Gelar Rencana Tindak Lanjut Audit

Kemudian, memperhatikan nutrisi sejak dalam kandungan, pemberian ASI eksklusif dan imunisasi, memperhatikan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak (HPK), pola asuh orangtua, serta jamban layak dan ketersediaan air bersih.

Sebanyak 30.969 tim pendamping keluarga (TPK) disiagakan untuk percepatan penurunan stunting di 6.251 desa yang ada di 33 kabupaten/kota.

Sumut juga mempunyai 893 orang penyuluh keluarga berencana (PKB), PPKBD dan sub-PPKBD yang tersebar di kecamatan dan desa serta kelurahan.

"Melakukan penyuluhan dan penggerakan dengan membentuk dan membekali kader-kader di setiap desa dan kelurahan agar implementasi percepatanan penurunan stunting terlaksana dengan cepat," ujarnya.

Adapun unsur dalam Tim TPK terdiri dari Kader PKK, kader KB, dan tenaga kesehatan (bidan dan atau perawat).

Sementara, PKB adalah pegawai BKKBN Pusat yang ditempatkan di organisasi perangkat daerah (OPD) KB di setiap kabupaten/kota.

Munawar Ibrahim menerangkan, tugas mereka adalah melakukan KIE (komunikasi, informasi dan eduksi) terkait keluarga berencana dan pembangunan keluarga juga tentang stunting.

Penulis: Arif Budiman Effendi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: