Pemprov Riau Raih Opini WTP ke-11, Ini Kata Gubernur dan Anggota I BPK

Dia menyampaikan, opini WTP yang diberikan BPK RI bukan suatu tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Namun, hal ini menjadi indikator bahwa LKPD Provinsi Riau 2022 dinilai BPK RI berdasarkan kriteria dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.

"Selain itu kecukupan dalam pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Syamsuar mengucapkan terima kasih kepada BPK RI perwakilan Provinsi Riau yang telah melakukan pemeriksaanatas LKPD Riau tahun anggaran 2022 sehingga menghasilkan laporan sesuai dengan kondisi yang ada.

Baca juga: Perusahaan Buka Lowongan Kerja, Syamsuar: Laporkan ke Sistem sesuai Perpres 57 Tanun 2023

Mantan bupati Siak dua periode ini meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau terus bekerja dan bekarya serta memberi yang terbaik untuk negeri ini.

"Hasil pemeriksaan yang telah diberikan BPK RI dapat menjadi alat pemicu atau pendorong sekaligus memperbaiki kualitas kinerja keuangan bagu Pemprov Riau di masa mendatang," ujarnya.

"Semoga pengelolaan keuangan akan terus diupayakan untuk hasil yang mengarah pada prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel," pungkasnya. (*)

Penulis: Arif Budiman Effendi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: