DPRD Sumbar Bentuk Pansus Novotel

PADANG (22/5/2024) -- Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi mengatakan, pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan secara serampangan, dapat menimbulkan masalah sosial budaya.

Seperti, turunnya keanekaragaman hayati flora dan fauna, hilangnya kawasan konservasi dan budaya, adanya perubahan siklus air di bumi serta memicu terjadinya bencana alam.

Baca juga: IWAPI Audiensi dengan Ketua DPRD Sumbar, Minta Fasilitasi Promosi Digital

"Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup menggagas program perhutanan sosial, guna mengurangi dampak perusakan hutan secara signifikan," kata Supardi saat memimpin rapat paripurna di ruangan rapat utama DPRD Sumbar, Senin.

Rapat paripurna ini, menyertakan dua agenda sekaligus. Yakni, penyampaian nota penjelasan DPRD tentang rancangan peraturan daerah (Ranperda) perhutanan sosial dan nota penjelasan gubernur terhadap Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Baca juga: Supardi: Inapkan Jemaah Umroh di Asrama Haji Tabing Sebelum Berangkat ke Tanah Suci

Selanjutnya, pembentukan dan penetapan panitia khusus (Pansus) pengelolaan Hotel Novotel.

Rapat paripurna yang dipimpin Supardi didampingi wakilnya, Irsyad Safar itu, dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy serta undangan lainnya.

Baca juga: Musik Pop makin Digandrungi, Supardi: Generasi Muda Perlu Dikenalkan Musik Minang

Dengan mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar hutan, untuk diberikan hak akses terhadap sekitar hutan untuk bersama-sama berkomitmen menjaga hutan, menghadirkan inovasi dan mengoptimalkan potensi kehutanan yang ada tanpa merusak hutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Al Imran