Pembangunan Jalan Tol Seksi 4, Politisi Gerindra Ini Ungkap Alasan Keberatan Warga Limapuluh Kota

Kamis, 05 Januari 2023, 20:36 WIB | Kabar Daerah | Kab. Lima Puluh Kota
Pembangunan Jalan Tol Seksi 4, Politisi Gerindra Ini Ungkap Alasan Keberatan Warga...
Gubernur Sumbar, Mahyeldi didampingi Sekdakab Limapuluh Kota, Widya Putra dalam rapat pembahasan kelanjutan pembangunan jalan tol ruas Payakumbuh-Pangkalan yang digelar di istana gubernuran Sumbar, Kamis. (humas)

PADANG (5/1/2023) - Lima nagari (desa-red) di Kabupaten Limapuluh Kota, nyatakan keberatan daerahnya dilewati pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru. Tepatnya, ruas tol seksi 4 yang menghubungkan Pangkalan dengan Payakumbuh yang lewat di perkampungan lima nagari itu.

Sementara, kontraktor pelaksana pembangunan jalan tol ini, JICA, akan mengakhiri kontrak kerjanya dengan pemerintah Indonesia pada 31 Januari 2023 ini.

"Rapat ini mencari jalan keluar atas penolakan masyarakat di 5 nagari di Limapuluh Kota. Jika penolakan ini tak diselesaikan, akan jadi faktor penghambat JICA melakukan perpanjangan perjanjian kerja dengan pemerintah," ungkap Mahyeldi dalam rapat yang digelar di istana gubernuran Sumbar, Kamis.

Dalam rapat itu, hadir Bupati Limapuluh Kota yang diwakili Sekdakab, Widya Putra bersama utusan DPRD Sumatera Barat dan sejumlah kepala OPD terkait lainnya. Sementara, konsultan JICA hadir secara daring melalui aplikasi zoom meeting.

Dijelaskan Widya Putra, dari 5 nagari yang melayangkan penolakan, saat ini tersisa 2 nagari yang masih keberatan dengan pembangunan jalan tol.

"Pemkab Limapuluh Kota akan kembali mengadakan pertemuan dengan kelima nagari untuk menuntaskan persoalan ini secara bersama-sama," ungkap Widya.

"Kita optimistis, dua nagari yang belum setuju ini, bisa setuju setelah adanya itikad dari kita untuk menyelesaikan masalah ini. Nantinya, kami juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari 5 nagari ini untuk didengarkan pendapat mereka, dengan begitu bisa dicari jalan keluar," ucap Widya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, DPRD sudah beberapa kali ke lapangan dan mendengar langsung aspirasi dari pihak yang dinyatakan menolak itu.

"Mereka bukan menolak, tapi hanya meminta pengalihan trase yang dikarenakan adanya situs adat dan budaya yang terdampak," ungkap Evi Yandri.

"Sampai saat ini, kita belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Kita tentu tidak ingin terjadi, proyeknya tuntas tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah. Kita tidak ingin, laporan pada gubernur, asal bapak senang saja," tukas Evi.

Optimis Terlaksana

Halaman:

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:

Bagikan: