4 Juta Penduduk Sumbar Bermukim di Kawasan Hutan, Mahyeldi: Perhutanan Sosial Sangat Penting

Dalam pandangan Mahyeldi, Proyek SSF sangat tepat dan bisa berfungsi sebagai amunisi tambahan dalam proses penyelenggaraan Perhutanan Sosial.

Komunikasi dan kolaborasi aktif sangat diperlukan antar pihak agar tujuan penyelenggaraan proyek SSF ini tercapai dan berjalan dengan baik dan lancar di Kabupaten Limapuluh Kota.

"Sejak beberapa tahun terakhir, sudah banyak areal hutan yang diizinkan untuk dikelola masyarakat termasuk kelompok adat. Namun, praktik pembalakan liar, penggundulan hutan masih terjadi. Hal itu bisa dilihat dari bencana banjir longsor dan kekeringan yang seringkali terjadi," jelas Mahyeldi

Baca juga: Sumbar jadi Tuan Rumah HKBN 2024, 30 Daerah akan Ikuti Simulasi Bencana Gempa dan Tsunami

"Khusus sektor kehutanan sudah banyak program untuk mencegah pembalakan liar ini. Salah satunya, melalui program kehutanan sosial, baik itu hutan nagari, hutan adat, maupun hutan kemasyarakatan," tambahnya.

Pemberian akses legal melalui perhutanan sosial diharapkan berkontribusi positif terhadap perawatan hutan dan meningkatkan pendapatan petani hutan.

"Pemprov Sumbar menyadari, 81,97 persen desa di Sumbar berada di sekitar hutan. Karena itu, kami harus hati-hati. Jika penduduk 5,5 juta, artinya sekitar 4 jutaan tinggal di wilayah hutan," sebutnya.

"Kami berkomitmen mengedepankan prinsip menjaga hutan dan Sumbar siap menjadi tuan rumah perhutanan sosial di Indonesia," tutupnya.

Sumbar Dukung Penuh

Dalam laporannya, Direktur PKPS, Syafda Roswandi menyampaikan, proyek SSF merupakan kerjasama hibah antara Global Environmental Facility (GEF) yang disalurkan melalui World Bank dengan Pemerintah Indonesia, yang dilaksanakan Kementerian LHK.

"Proyek ini efektif dilaksanakan sejak tahun 2021 dan akan berlangsung hingga tahun 2025. Kegiatan proyek difokuskan di enam kabupaten/kota yang tersebar di empat provinsi," ungkap dia.

Penulis:
Editor:
Sumber: