Presiden Jokowi Serahkan DIPA 2022, Ini Rencana Padang Panjang

PADANG PANJANG (29/11/2021) - Presiden, Joko Widodo didampingi Wakil Presiden, Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2022, Senin siang.

Kegiatan tersebut diikuti secara virtual Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Padang Panjang, Zulkifli beserta sejumlah staf, di ruang VIP Balai Kota.

"Ketika DIPA ini telah sampai ke tangan pengelola anggaran, secepatnya akan ditelaah, diteliti dan dipelajari. Agar ketika masuk Januari 2022, para pengelola anggaran sudah siap mengeksekusi penggunaan anggaran 2022 ini, terutama dalam membangkitkan perekonomian," ungkap Zulkifli usai mengikuti kegiatan itu.

Dikesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan, Tahun Anggaran 2022 masih dibayangi ketidakpastian dan pandemi Covid19 yang belum berakhir. Oleh karena itu, antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilaksanakan di Indonesia.

Baca juga: Sapi Kurban Presiden Jokowi untuk Sumbar Seberat 1052 Kg

"Menghadapi ketidakpastian tahun 2022, kita harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif, yang antisipatif, dan juga fleksibel. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik," ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara menambahkan, APBN 2022 akan memiliki peran yang sangat sentral, terlebih untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia.

"Sebagai Presidensi G20, kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. Kita harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada green dan sustainable economy," ujarnya.

Selain itu, APBN 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Ditegaskan Presiden, pada tahun mendatang pemerintah akan fokus pada enam kebijakan utama.

Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Lokasi Bencana Marapi, Mahyeldi: Kesempatan Raih Dukungan untuk Pemulihan Bencana

Adapun enam kebijakan utama tersebut, yaitu:

Penulis:
Editor:
Sumber: