Lepaskan Mentawai dari Status 3T, Nasrul Abit: Gubernur dan Bupati harus Sejalan

VALORAnews - Tanah Mentawai terkenal subur. Oleh sebab itu, semua hasil bumi yang tumbuh di Mentawai, hasilnya tidak mengecewakan. Tanahnya yang masih belum tersentuh aneka bahan kimia, menghasilkan aneka tanaman dan buah-buahan yang orisinal.

Berbagai hasil pertanian dan perkebunan dan juga hasil hutannya, sepertin pisang, keladi, kelapa, sukun, cengkeh, pinang, gambir dan lainnya. Namun, semua hasil bumi tersebut jika dibawa ke pasaran masih bernilai jual rendah.

Disaat kunjungan calon gubernur Sumbar, Nasrul Abit ke Dusun Puro, Desa Muara Siberut, Sabtu (21/11/2020), Nasrul Abit menerima keluhan itu langsung dari salah seorang warga, Laban.

Laban mengatakan, hasil tanamnya bernilai jual rendah. "Jika hasil tanam itu dibawa keluar, ongkosnya mahal, padahal produksi pisang melimpah di sini," ujarnya.

Baca juga: PLN UID Sumbar Gelar Ekspedisi Mentawai Jelang Idul Fitri 1444H, Ini Targetnya

Pada kesempatan itu, Laban memintakan calon gubernur yang diusulkan Partai Gerindra itu mencarikan solusi atas persoalan itu, jika terpilih jadi kepala daerah nanti.

Menanggapi itu, Nasrul Abit mengatakan, kedepan setiap daerah di Mentawai, harus ditentukan komoditas unggulannya. Tujuannya, untuk dilakukan pengembangan per sektor, agar bisa fokus.

Nasrul Abit ingin komunitas pertanian Mentawai, produknya bisa dikembangkan dan jadi bahan bernilai guna. Caranya ialah dengan memanfaatkan teknologi atau dikelola dalam jumlah besar.

Ia ingin komunitas hasil bumi seperti pisang dan bisa dibangun pabrik pengolahan pisang. "Pisang tidak dijual pertandan lagi. Pisang akan diolah dulu, agar tidak berat diongkos lagi. Pisang ini dapat diolah jadi keripik dan lainnya," ungkapnya.

Baca juga: Ombudsman Rekomendasikan, Daerah Terluar Perlu Pembenahan Kualitas Pelayanan Publik

Nasrul Abit mengatakan, jika ia terpilih jadi gubernur, hal pertama yang akan ia lakukan adalah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten kepulauan Mentawai. Itu bertujuan agar pemerintah provinsi bisa masuk unttuk menuntaskan persoalan Mentawai.

Penulis:
Editor:
Sumber: