Direktur Sarpras Kemenristekdikti Ajarkan Pembuatan Proposal Pembiayaan Pembangunan

VALORAnews - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti), terus mendorong Politeknik Pertanian (Politani) Payakumbuh untuk berbenah. Bahkan, Kemenristek memberikan kesempatan bagi Politani untuk mengajukan proposal pembangunan sarana dan prasarana (sapras), di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tersebut.

"Silahkan buat dan ajukan proposal pembangunan sarana dan prasarana Politani ini ke pusat. Agar permohonan itu menjadi perhatian, tentunya perlu diperhatikan beberapa point penting yang di antaranya proposal yang diajukan harus berpihak dan kebijakannya menyangkut untuk orang banyak," ungkap Direktur Sarana dan Prasarana Ditjen Sumberdaya Iptek Kemenristekdikti, Mohammad Sofwan Effendi, dalam kunjungan ke Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh baru-baru ini.

Selain itu, lanjut Mohammad Sofwan, proposal hendaknya bisa menghilangkan skema/keinginan sektoral sehingga terjadi perubahan paradigma dari "kepemilikan" menjadi resources sharing dalam suatu manajemen terpadu. Berikutnya, proposal bertujuan untuk mencapai Standar Nasional (SN) Dikti dan Inovasi, serta mengusung konsep keunggulan dari PTN pengusul.

"Kita tentu ingin perguruan tinggi ini semakin menjadi incaran calon mahasiswa. Untuk mendukung hal itu salah satu upaya yang mungkin kita lakukan adalah melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan," tutur Mohammad Sofwan, sembari membocorkan kiat-kiat dalam pembuatan dan pengajuan proposal sapras untuk diajukan ke Kemenristekdikti.

Baca juga: Ranperda RPJPD 2025-2045 masih di Kemenkuham, DPRD Limapuluh Kota Konsultasi ke DPRD Sumbar

Dikesempatan itu, Mohammad Sofwan juga menyampaikan Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana (Sapras) PTN serta memaparkan kendala yang di hadapi Kemenristekdikti dalam pengembangan sapras.

"Beberapa persoalan yang kita hadapi antara lain, masalah belum adanya basis informasi sapras yang standar di Kementerian Ristekdikti. Selain itu juga masalah belum tercukupinya pendanaan sapras pada 5 (lima) tahun terakhir yang disebabkan arah kebijakan pembanguan sapras saat ini lebih di arahkan ke pembangunan sapras yang punya nilai ekonomi seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, kereta api, rumah sakit dan lainnya," papar Mohammad Sofwan.

Dia menyampaikan, kebijakan pembangunan sapras di Kemenristekdikti memetakan prioritas sapras menjadi 4 zona beserta kriterianya yang terdiri dari, Merah: PTN Satker baru wilayah 3 T, PTN belum memiliki Gedung Pembelajaran dan L2Dikti yang belum memiliki kantor.

Berikutnya Kuning : PTN Satker Baru wilayah non 3 T, PTN Satker lama wilayah 3 T dan non 3 T dan L2 Dikti belum memenuhi kebutuhan minimal sapras serta Hijau: untuk PTN BLU dan Biru : untuk PTN BH.

Baca juga: Gubernur Sumbar Minta Wali Nagari Gunung Malintang Buat Laporan Detail Alek Bakajang, Ini Sebabnya

Sementara itu, Direktur Politani Negeri Payakumbuh, Elvin Hasman berharap, sesegeranya mengajukan proposal untuk penyelesaian pembangunan Gedung Kuliah Bersama yang masih terkendala. Selain itu, ia juga mengharapkan kelanjutan pembangunan labor kompetensi, dalam rangka mendukung proses belajar mengajar di Politani yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah peminat.

Penulis:
Editor:
Sumber: