Difteri Landa Sumbar, Dede Yusuf: Sanksi bagi yang Menutupi Kasus

Jumat, 19 Januari 2018, 23:16 WIB | Wisata | Provinsi Sumatera Barat
Difteri Landa Sumbar, Dede Yusuf: Sanksi bagi yang Menutupi Kasus
Wagub Sumbar, Nasrul Abit bertukar cenderamata dengan Dede Yusuf (Ketua Komisi IX DPR RI), Kamis (18/1/2018) di auditoriun gubernuran Sumbar. (humas)

VALORAnews - Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Nasrul Abit mengungkapkan, kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Sumbar, bisa mempercepat penyelesaian kasus difteri di Ranah Minang.

Sementara, Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengungkapkan, kunjungan kerja spesifik ke Sumbar ini guna menggali lebih dalam kasus difteri yang terjadi tiga bulan terakhir.

"Berdasarkan data yang didapat, terjadi 900 kasus Difteri. Kasus ini terjadi di 180 lebih kabupaten/kota di 30 provinsi," ungkap Dedi Yusuf, Kamis (18/1/2018) di auditoriun gubernuran Sumbar.

Dikatakan Dede, tujuan dari kunjungan kerja spesifik ini ada 3 yaitu Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Kenapa Sumbar juga termasuk?

Baca juga: Mahyeldi Imami Shalat Jenazah Nasrul Abit hingga Pimpin Prosesi Penguburan di Air Haji

"Di Sumbar sendiri terdapat 32 kasus, di antaranya ada 4 pasien positif dan 3 pasien dirawat di Rumah Sakit (RS) dan akhirnya dinyatakan aman serta ada 1 pasien positif meninggal dunia," terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Merry Yuliesday menjelaskan, situasi difteri di Sumbar 2017, terdapat 103 kasus, di antaranya positif 4 (suspek 97 kasus) sejak 2015 sampai Januari 2018. Tahun 2017 terdapat 32 kasus Difteri, 1 orang di Pasaman Barat meninggal.

"Di Kota Padang, ada 16 pasien difteri yang dirawat di RS M Djamil Padang," ungkap Merry Yuliesday.

Di kesempatan itu, Dede Yusuf mengapresiasi puskesmas dan pihak terkait yang sudah menindaklanjuti wabah difteri ini. Diharapkan, kedepannya ada surat edaran, seperti buku vaksinisasi untuk sekolah-sekolah.

Baca juga: Hakim MK Putuskan Nasrul Abit-Indra Catri Tak Bisa Buktikan Sangkaan ke Paslon 04

"Bagi kabupaten/kota yang menutupi hal ini karena indikasi pilkada, akan diberikan punishment yaitu berkurangnya DAK pada daerah tersebut," tutup Dede Yusuf. (rls/kyo)

IKLAN NOMOR URUT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMBAR PEMILIHAN 2024

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan:
IKLAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADANG PEMILIHAN SERENTAK 2024
IKLAN TOLAK POLITIK UANG PEMILIHAN SERENTAK 2024 KPU SUMBAR
IKLAN SOSIALISASI NOMOR URUT CALON BUPATI-WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI