Bimtek Penyelenggaraan Pilkada KPU Padang, Sekjen: Perencanaan Keuangan Harus Matang

VALORAnews - Sekjen KPU RI, Arif Rahman Hakim mengingatkan jajaran KPU Padang, persoalan terus berulangnya kejadian perencanaan keuangan yang tak presisi. Sehingga, terjadi banyak kali revisi. Hal ini, tegas Arif, harus diantisipasi sejak dari perencanaan, sehingga alokasi anggaran jadi lebih efektif.

"Pengelola keuangan, seharusnya banyak belajar untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu (perencanaan keuangan tak matang-red) dalam bekerja," tegas Arif saat memberikan arahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang, Sabtu (9/9/2017) di Matur, Agam.

Selain itu, Arif menekankan, proses pengadaan barang dan jasa, juga mengantisipasi konflik kepentingan. Kemudian, pengadministrasian keuangannya juga harus diselesaikan sebaik mungkin. "Seluruh proses tahapan baik persoalan teknis pengadaan maupun penyelenggaraan pemilihan, mesti didokumentasikan secara rapi untuk mengantisipasi masalah hukum dikemudian hari," tegasnya.

"Pengelolaan arsip dan dokumen yang rapi, akan membantu KPU dalam menghadapi masalah hukum itu nantinya," tambah Arif dalam Bimtek yang diikuti seluruh komisioner KPU beserta jajaran sekretariat itu.

Baca juga: Potret Calon Bupati Dharmasraya dalam Sentuhan Seniman Digital

Selain itu, Arif mengingatkan jajaran komisioner KPU, untuk tidak bermain-main dengan prinsip kemandirian lembaga penyelenggara pemilu ini. "Seluruh komisioner, mesti memastikan Satker KPU Padang, benar-benar bekerja dengan prinsip kemandirian ini," tegasnya.

"KPU eksis karena kepercayaan masyarakat. Jadi, kepercayaan ini mesti terus dirawat dan dijaga," tambah Arif.

Walau penyelenggaraan tahapan pemilu dilaksanakan dibawah tekanan, terang Arif, namun penyelenggaraan tahapan harus terus diupayakan terlaksana dengan gembira dan menyenangkan. Kemudian, penyelenggaraan setiap tahapan juga mesti dilaporkan secara berjenjang, agar ada kesinambungan kerja antara Satker kabupaten/kota dengan Satker atasan.

"Sinergisitas dengan stakeholder, dilakukan dalam bentuk kerjasama yang didahului dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU)," terang Arif. "Sinergisitas ini, diharapkan akan dapat mencapai target angka partisipasi pada pemilihan serentak 2018 secara nasional sebesar 77,5 persen," terangnya.

Baca juga: PILKADA 2024: DPC PPP Pessel Gelar Konsolidasi untuk Menangkan Pasangan Hendrajoni-Risnaldi

Mengantisipasi tahapan pemilihan serentak 2018 yang beririsan dengan tahapan pemilu legislatif dan presiden, jajaran KPU diminta untuk melakukan sejumlah langkah antisipasi, guna mengantasi sejumlah potensi kerumitan.

Penulis:
Editor:
Sumber: