Lima Hari Sekolah, Mahyeldi: Dialog Diperlukan

VALORAnews - Kemendikbud merilis Peraturan Menteri (Permendikbud) No 23 Tahun 2017. Terbitnya Permendikbud ini, maka kebijakan sekolah selama lima hari resmi berlaku.

Sesuai Permendikbud tersebut, sekolah berlangsung selama delapan jam sehari. Sekolah tidak lagi sampai Sabtu, tetapi hanya sampai Jumat.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Bahkan di kalangan wakil rakyat sekalipun. Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo justeru berharap, perlunya kajian yang matang dan mendalam sebelum diambil keputusan.

"Sebelum diputuskan perlu kajian yang matang dan mendalam," sebut Mahyeldi, kemarin.

Baca juga: Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra, Sumbar Cetak Hattrick

Tidak saja kajian yang matang dan mendalam. Mahyeldi menilai, sebelum terbitnya Permendikbud sebenarnya perlu melibatkan seluruh daerah.

"Sebelum diputuskan, pemerintah perlu melibatkan seluruh kabupaten/kota," terang Mahyeldi.

Mahyeldi mengatakan, dengan dialog antara pemerintah bersama kabupaten/kota, akan cukup banyak diperoleh jawaban tentang kesiapan tiap daerah menerapkan sistem atau regulasi baru sekolah.

Sementara, kebijakan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, kebijakan full day school (FDS) lima hari tidak bisa diputuskan saja oleh Mendikbud. Keputusan itu harus melibatkan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Granat Sumbar: Gerakan Anti Narkoba Layak Masuk Kurikulum Muatan Lokal di Setiap Satuan Pendidikan

"Soal yang begini tidak boleh diputuskan hanya di tingkat menteri," tukuk Jusuf Kalla.

Penulis:
Editor:
Sumber: