Kombinasi Maritim dan Pariwisata Tak Ada Habisnya

VALORAnews - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Men PANRB), Asman Abnur mengatakan, efektifitas birokrasi termasuk tantangan Indonesia kedepan, tetutama dalam mewujudkan tekad presiden membangun poros maritim.

Asman Abnur menyampaikan hal itu saat jadi keynote speaker di Seminar Nasional Industri Pariwisata dan Maritim sebagai Sumber Ekonomi Baru yang Berkelanjutan dan Inklusif, Sabtu (22/4/2017) di aula BI Kepri. Seminar ini dilaksanakan hasil kerja bareng BI dan DPD Ikatan Alumni (IKA) Unand Kepri.

Men PANRB sangat konsen mengefektifkan ASN di Indonesia. "Selain ASN, kementerian yang saya pimpin ini juga mengurus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K)," ujarnya

"P3K ini tidak honorer, tapi direkrut dari kalangan profesional yang bisa mengisi jabatan eselon sampai setingkat Dirjen. Jabatan itu kedepan, menurut UU tidak lagi jatah ASN, tapi bisa diisi kalangan profesional, bagi ASN tidak berorientasi kinerja hati-hati saja jabatannya diisi kalangan profesional," ujar Asman.

Baca juga: Mulyadi Muchtar Kembali Dipercaya Pimpin IKA Unand Jabodetabek

Dikatakan, KemenPAN RB untuk mereformasi birokrasi, juga menerapkan sistem kinerja. "Tidak ada cerita, kalau kinerja ASN tidak meningkat jangan harap pangkatnya naik, masak soal kepegawaian kita kalah dengan Vietnam," ujarnya.

ASN itu pengelola negara. Jumlahnya se-Indonesia mencapai 4,5 juta orang. Jumlah sebanyak itu mestinya hebat kelola negara. "Karena SDM aparatur negara ini sekarang kalah dari pengusaha, ya kondisi birokrasi tak pernah nendang. Itu jadi target revolusi mental ASN. Kemenpan RB tidak mau lagi ASN hanya kejar gaji bulanan tanpa kinerja, ya udah pensiunkan saja," ujarnya.

ASN sebagai unsur penting menyukseskan poros maritim dan pariwisata bahari, tentu harus berbenah.

"Pola rekrut PNS harus diubah, PNS harus diisi oleh sarjana klasifikasi cumlaude. Kalau PNS diisi orang pintar saja dan gaji paling besar di republik ini. Di era sekarang, tidak akan ada lagi penerimaan PNS massal, termasuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah kedinasan, yang penempatannya seluruh Indonesia. ASN harus pioner perekat kebhinekaan," ujarnya.

Baca juga: Jelang Musda IKA Unand Jabodetabek, Fajar Rusvan: Kepemimpinan dr Mulyadi Muchtiar Layak Dilanjutkan

Sementara, Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basyirun mengatakan, maritim bukan sumber ekonomi baru. Tapi, sumber ekonomi lama. Karena selama ini tertidur, sehingga sektor ekonomi bidang maritim tidak tergarap potensial.

Penulis:
Editor:
Sumber: