Gawat... Siswa Mau Ujian, Jabatan Kepala Sekolah Berpolemik di Kabupaten Solok

Selasa, 07 Februari 2017, 21:52 WIB | Kabar Daerah | Kab. Solok
Gawat... Siswa Mau Ujian, Jabatan Kepala Sekolah Berpolemik di Kabupaten Solok
Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat didampingi Marlina Suswati (wakil ketua) dan sejumlah anggota, menerima rombongan kepala SMAN di Kabupaten Solok yang mengadukan persoalan rotasi, mutasi dan promosi kepala sekolah di daerah itu. (humas)

"Ini tidak saja terjadi di Solok. Pengaduan dan laporan yang sama juga telah kami terima dari daerah lain," ujarnya.

Meski demikian, Marlina meminta, para kepala sekolah lebih mempertimbangkan kepentingan siswa daripada persoalan itu. Ia meminta kepala sekolah tetap melaksanakan tugas seperti biasa dan mempersiapkan siswa menghadapi UNBK yang sudah di depan mata.

Anggota Komisi V, Martias Tanjung mengingatkan, kisruh ini jangan sampai berdampak pada kesiapan siswa menghadapi UNBK. Kepala sekolah harus menjadikan kepentingan siswa, sebagai prioritas utama.

Baca juga: PEMKAB PESSEL Alokasikan Anggaran Jalan Bayang - IV Jurai Rp 8 Miliar

Dia meminta, pemerintah provinsi dan semua pihak tidak gegabah. Menurutnya, DPRD tidak main-main terkait pendidikan dan dia yakin, kepala sekolah juga memiliki keinginan untuk kemajuan di sekolahnya masing-masing. Untuk itu, dia meminta, para kepala sekolah untuk menahan diri dan berupaya agar pelaksanaan UNBK dapat berjalan lancar.

Endarmy, anggota Komisi V lainnya melihat, persoalan itu sudah tidak benar. Dia meminta, kepala sekolah yang lama tetap berada di posisinya dan memprioritaskan persiapan menghadapi UNBK.

Sementara, Hidayat menegaskan, persoalan ini harus segera ditindaklanjuti. DPRD akan meminta pemerintah provinsi, untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut sebelum pelaksanaan UN, April mendatang. Dia mengingatkan agar tidak ada mutasi kepala sekolah, setidaknya sampai UNBK selesai.

"Yang sangat kami tekankan adalah pertimbangan asas manfaat dan mudarat. Kita harus melihat bahwa menghadapi UN adalah lebih besar daripada sekadar kisruh jabatan kepala sekolah. Pemprov agar menyikapi persoalan ini dan tidak melakukan mutasi sampai UN selesai," tegasnya. (kyo)

Halaman:
1 2

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan: