DPRD Targetkan Konflik KONI Sumbar Berakhir 2 Pekan: Penunjukan Plt KONI oleh Syahrial Bakhtiar, Hendra: Itu Tak Prosedural

VALORAnews - Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim menegaskan, kepengurusan KONI Sumbar itu, samahalnya dengan partai politik atau KNPI, Karang Taruna, pengurus cabang olahraga dan lainnya. Yakni, sama-sama menerima bantuan dana dari pemerintah daerah, namun bertanggungjawab pada induk organisasi masing-masing.

"Mencermati aturan organisasi itu, maka proses pertanggungjawabannya pada masing-masing induk organisasi. Mencermati persoalan legalitas pengurus sekarang ini, saya melihatnya dari banyak sisi. Bisa saja salah satu palsu, namun bisa saja kedua-duanya tak sah atau kemungkinan lainnya, jika merujuk AD/ART organisasi," kata Hendra, saat berdialog dengan pengurus KONI Sumbar versi Syahrial Bakhtiar, Jumat (1/7/2016) di ruang rapat khusus DPRD Sumbar.

Yang saya pahami, tegas Hendra, yang dipilih dalam sebuah organisasi itu adalah jabatan ketua umum. Yang lainnya merupakan formatur. Jika ketua berhalangan tetap atau sebab lainnya sebagaimana diatur dalam AD/ART, terang Hendra, maka seorang ketua itu tak bisa menunjuk langsung pelaksana tugas (Plt).

"Pejabat Plt itu haruslah dipilih oleh pengurus pusat, tak bisa ditunjuk langsung oleh ketua yang tak bisa lagi melanjutkan kepemimpinannya. Kalau di partai saya seperti itu, tak tahu saya kalau di organisasi seperti KONI. Saya rasa, semuanya memang seperti itu," tukas Hendra yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumbar. (Baca: Syahrial Bakhtiar beserta jajaran Kadukan Polemik KONI ke DPRD Sumbar)

Baca juga: Hendra Irwan Rahim: Peredaran Narkoba harus Diantisipasi sejak Dini

Ditegaskan Hendra, kepengurusan KONI di bawah kepemimpinan Syahrial Bakhtiar, telah menyatakan bahwa penyelesaian berbagai konflik ini adalah melalui arena Musdalub. "Kita menargetkan, dalam dua minggu setelah lebaran persoalan ini harus tuntas. Semua pihak harus menerima apapun hasilnya," tegas Hendra.

Sebelum Musdalub digelar, Hendra menjanjikan, akan berdialog lebih dulu dengan pengurus KONI versi Syaiful. "Kita berikan waktu kepada pengurus Syaiful dan jajaran, untuk berdialog dengan DPRD Sumbar pada Sabtu (2/7/2016)," terangnya.

Selain itu, tegas Hendra, DPRD Sumbar bersama Komisi V juga akan meminta klarifikasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) soal kepengurusan, DPKAD terkait penggunaan anggaran serta lembaga terkait lainnya.

Ketika salah seorang anggota KONI menginterupsi, sembari menyampaikan harapan agar DPRD mengundang KONI kubu Syaiful, haruslah yang benar-benar pengurus, Hendra menepisnya. "Kebenaran itu pasti akan terkuak. Kita berikan kesempatan pada Pak Syaiful, untuk hadir bersama rombongannya. Samahalnya kami memberikan kesempatan pada Pak Syahrial dan rombongan seperti sekarang ini," tegas Hendra.

Baca juga: Hendra Irwan Rahim: Koperasi itu Enak Dibicarakan, Susah Dilaksanakan

Sementara, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Apris mengatakan, demi menyelesaikan konflik di dunia olah raga Sumbar ini, anggota dewan yang tengah reses (istirahat-red) sidang, masih tetap masuk kantor. "Karenanya, yang hadir dari Komisi V hanya beberapa orang saja saat. Tapi, kita akan memanggil KONI kubu Syaiful dari SKPD terkait di Pemprov Sumbar pada Sabtu besok, demi menyelesaikan masalah ini," terang Apris. (kyo)

Penulis:
Editor:
Sumber: