Tanpa Ekseskusi Putusan KI Berada di Ruang Hampa

VALORAnews - Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Jhon Fresly mengatakan, diskusi ahli yang jadi agenda KI Pusat yang bergilir dilaksanakan, merupakan forum evaluasi bagi KI yang jadi lembaga diamanatkan UU No 14 Tahun 2008.

"Terkait persoalan eksekusi yang dibahas kali ini, jadi isu seksi dalam penerapan putusan KI yang berkekuatan hukum tetap," ujar Jhon Fresly, Senin (25/4/2016) di Grand Puri Hotel, Manado Sulawesi Utara.

Jhon menyampaikan hal itu pada pembukaan Diskusi Ahli Implementasi Permohonan Penetapan Eksekusi Putusan Komisi Informasi.

Pada tempat yang sama, menurut Komisioner KI Sumbar bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Adrian Tuswandi, diskusi ahli yang jadi agenda KI Pusat ini sangat penting, apalagi terkait eksistensi pascaputusan Komisi Informasi dalam sengketa informasi publik.

Baca juga: Sekda Agam Tandatangani Pakta Integritas Keterbukaan Informasi Publik

"Tanpa kejelasan soal eksekusi atas putusan KI berkekuatan hukum tetap, maka putusan itu berada di ruang hampa," ujar Adrian di sela-sela Diskusi Ahli tersebut.

Menurut Adrian, UU No 14 Tahun 2008 dengan muatannya, dipandang sangat positif sebagai amanah perjuangan reformasi bangsa.

"Tapi dari pasal-pasal yang ada di UU No 14 Tahun 2008 seperti mengantung terutama terkait pascaputusan komisi informasi yang berkekuatan hukum tetap," ujar Adrian.

Tanpa ada eksekusi dan badan publik mengindahkan putusan Komisi Informasi, selama itu putusan berada di ruang hampa.

Baca juga: 5 Anggota KI Sumbar Ikuti Bimtek PSI di Bandung, Pematerinya Hakim Agung TUN

"Ada Perma No 2 Tahun 2011 yang memberikan energi bagi para pengawal keterbukaan informasi publik di komisi informasi, tapi bagaimana modelnya. Apakah mengikuti tata cara eksekusi seperti dilakukan pengadilan atau ada model lain, di diskusi ahli ini bisa digali," ujarnya.

Penulis:
Editor:
Sumber: