Alek Indra Lukman Jemput Aspirasi di KAN 8 Suku: Data JKN Bermasalah Karena Faktor E-KTP

VALORAnews - Terjadinya berbagai permasalahan dikepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), karena tak tuntasnya program e-KTP. Karena, e-KTP dengan proses identitas tunggal terhadap semua penduduk Indonesia itu, tak terimplementasi secara baik.

"Ini lah yang menyebabkan adanya peserta JKN dari Jamkesmas dan Jamkesda, tetap mendaftar jadi peserta JKN secara mandiri," ungkap Bendahara Fraksi PDIP DPR RI, Alex Indra Lukman saat berdialog dengan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salapan Suku, Nagari Padang, Jumat (19/12/2014).

Alex yang duduk di Komisi IX DPR RI, menjelaskan, seputar tugas pokok dan fungsinya di komisi yang salah satunya membidangi masalah kesehatan itu. Mitra kerja Komisi IX itu di antaranya Departemen Kesehatan, BPJS, BNP2TKI dan lainnya.

Dikesempatan itu, Alex juga menegaskan, tak ada pembedaan sebuah daerah, setelah Joko Widodo - Jusuf Kalla ditetapkan jadi presiden periode 2014-2019. "Kita harus pandai memilah-milah, mana yang jadi kepentingan bangsa dan kepentingan politik. Perbedaan di masa pilpres lalu, sudah lah, tak usah diperpanjang lagi," terang Alex yang tengah reses ke daerah pemilihan itu.

Baca juga: Alex Indra Lukman Dilantik jadi Anggota DPR RI 2024-2029, Siap Menangkan Calon Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024

Alex lalu mencontohkan iven Porprov Sumbar XIII Dharmasaraya yang dihadiri langsung Menpora, Imam Nahrawi. Begitu juga dengan kehadiran Menteri BUMN, Rini Suwandi ke Sumbar, beberapa waktu lalu.

"Semua daerah di Indonesia, juga menggelar Porprov. Tapi, salah seorang menteri kabinet kerja Jokowi-JK ini datang ke Sumbar. Ini membuktikan, tak ada pembedaan daerah oleh Jokowi-JK jika merunut hasil pilpres kemarin," tegas Alex yang juga ketua DPD PDIP Sumbar itu.

Di kesempatan itu, Alex juga menerangkan, akan adanya pendataan ulang calon penerima dana kompensasi kenaikan BBM. "Saya berharap, ninik mamak yang kebetulan juga jadi pengurus RT atau RW, ikut membantu pendataan ini. Sehingga, penerima dana kompensasi itu memang benar-benar orang yang berhak," harap Alex sembari berharap kriteria penerima kompenasi harus lebih dipertegas lagi oleh pemerintah.

Pertemuan yang dimoderatori Dubalang Salapan Suku, David itu, dihadiri langsung Ketua KAN, H St Syahruddin Rajo Lelo dan jajaran pengurus lainnya. Berbagai pertanyaan dan aspirasi, disampaikan pengurus dan tokoh masyarakat, yang berdialog dengan anggota DPR periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Sumbar I itu. (kyo)

Baca juga: PDIP Sumbar: KPU Wajib Buat Peraturan Merujuk Keputusan Mahkamah Konstitusi

Penulis:
Editor:
Sumber: