Gubernur Sumut Tandatangani NPHD Pilkada 2024 dengan KPU dan Bawaslu, Ini Nominalnya

Hassanudin menegaskan sejumlah pesan, dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Seperti, agar KPU dan Bawaslu melaksanakan tugas dan fungsi dengan senantiasa berpegang pada peraturan dan ketentuan, menjaga integritas dan profesional dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan undang-undang selama berlangsungnya tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.

Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang jadi peserta Pemilu dan Pilkada, tidak menggunakan fasilitas negara dalam rangka menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa Pemilu dan Pilkada.

Baca juga: Halal Bihalal Pujakusuma Sumut, Pj Gubernur: Jaga Kekompakan

Melakukan deteksi dini potensi konflik di tengah masyarakat untuk mengantisipasi kerawanan Pemilu dan Pilkada. Menjaga kondusivitas dengan menghindari hoaks, politik identitas, dan money politik serta ujaran kebencian yang mengandung SARA.

Kemudian mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilih sebagai warga negara yang baik.

Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumut, Ardan Noor melaporkan, pemberian hibah daerah untuk Pemilihan Gubernur Sumut, merupakan komitmen Pemprov Sumut dalam menyukseskan Pilkada 2024.

"Tentunya untuk menciptakan wilayah yang kondusif, mewujudkan sinergitas kepada penyelenggara Pilkada sehingga berjalan dengan lancar," pungkasnya. (*)

Penulis: Arif Budiman Effendi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: